Monday, 14 August 2017

Mencla-Mencle Sumber Dana Pembangunan Apartemen Anggota DPR


Darirakyat.com, Jakarta - Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan wacana pembangunan apartemen untuk anggota dewan di Taman Ria Senayan tak akan memakai kas negara dan uang pembangunan berasal dari swasta. Pendapat Fahri langsung dimentahkan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang menyebut sumber dana berasal dari APBN. Mana yang benar?

Wacana ini bergulir saat Fahri melontarkan usulan untuk penataan kawasan parlemen pada Kamis (10/8). Dengan mendirikan apartemen di Taman Ria Senayan, alasannya agar anggota DPR lebih dekat dengan Gedung DPR. 

"Jadi jangan berbicara apartemen dulu, jadi kita punya tanah besar di Kalibata juga di Slipi. Itu sebenarnya milik Setneg. Sebenarnya ada juga tanah milik Setneg di Taman Ria, itu dalam desainnya kalau anggota DPR nanti nggak perlu naik kendaraan di masa akan datang," ujar Fahri.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan wartawan, Senin (14/8) Fahri menyebut biaya yang digunakan untuk membangun apartemen dari pihak swasta. Sehingga tidak memakai kas negara. 

"Anggaran swasta. Nggak ada urusannya sama kita," kata Fahri.

Fahri juga menjelaskan pada awal munculnya wacana ini. Ia bercerita bahwa ada tanah milik Setneg, yaitu Taman Ria Senayan. Sebelumnya tanah tersebut akan dibangun pusat perbelanjaan. Namun ditentang oleh anggota DPR periode 2009-2014, berangkat dari hal tersebut akhirnya Fahri mengusulkan untuk dibangun sebuah apartemen. 

"Nggak ada pembangunan apartemen itu. Tolong teman-teman ingat ulang omongan saya, di luar sana ada tanah namanya tanah punya Setneg, Taman Ria. Tanah itu tadinya mau dibangun mal oleh pengembangnya, ditentang oleh anggota DPR periode lalu. Akhirnya ditutup, nggak jadi," cerita Fahri. '

"Mendingan dibikin apartemen. Ini bukan uang negara. Itu haknya ada di Setneg. Pakai uang swasta," tambahnya. 

Lain dengan Fahri, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR membantah pernyataan Fahri soal biaya pembangunan apartemen. Pada hari yang sama, Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan pembangunan apartemen itu dibebankan ke APBN.

"APBN dong. Emang dari mana? Yang membangun kan bukan DPR. Yang membangun pemerintah," terang Anton kepada wartawan.
 


Anton juga menjelaskan pembanguna apartemen ini masih sebatas wacana. Meski setuju dengan usul Fahri soal pembangunan apartemen, namun untuk biaya BURT ingin masuk dalam APBN.

"Kita lihat nanti. Harus ada dong. Sudah aku bilang, rumah DPR itu jauh, ya nggak? Sudah tidak memadai, lebih bagus lebih dekat. Tapi itu nanti seluruh pembahasan anggaran," ucapnya. 

lantas pernyataan mana yang benar untuk biaya pembangunan APBN? Apakah masuk APBN atau seperti kata Fahri mengandalkan pihak swasta? Anton mengatakan semua pembahasan akan dilakukan sesuai pembacaan nota keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2017. 
(news.detik.com)

Comments
0 Comments

0 comments