Panas PDIP Vs NasDem Usai 2 Menteri Diminta Tinggalkan Kursi
Thursday 5 January 2023
Edit
PDIP Minta 2 Menteri NasDem Mundur
Dorongan 2 menteri NasDem dievaluasi itu terus diembuskan oleh PDIP seiring mencuatnya isu reshuffle atau perombakan kabinet. Dua menteri NasDem yang dimaksud yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Bukan hanya dievaluasi, terakhir Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bahkan menyarankan kedua menteri itu mengundurkan diri. Dorongan itu disampaikan Djarot karena kedua pos menteri tersebut merupakan mitra komisinya. Djarot kini duduk di Komisi IV DPR.
"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa menteri pertanian dan menteri kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Djarot lalu menyinggung keputusan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres usungannya di 2024. Menurutnya, NasDem akan menghargai sikap Jokowi jika betul menterinya terkena reshuffle.
"Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, menteri LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya," ujarnya.
Djarot meminta menteri-menteri NasDem agar mengundurkan diri. Dia menduga ada ketidakcocokan mereka dengan kebijakan Jokowi.
"(Alasan dorong menteri NasDem di-reshuffle) Satu, (karena) kinerjanya. Dua, termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," lanjut Djarot.
Respons NasDem
Dorongan 2 menteri NasDem dievaluasi itu terus diembuskan oleh PDIP seiring mencuatnya isu reshuffle atau perombakan kabinet. Dua menteri NasDem yang dimaksud yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Bukan hanya dievaluasi, terakhir Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bahkan menyarankan kedua menteri itu mengundurkan diri. Dorongan itu disampaikan Djarot karena kedua pos menteri tersebut merupakan mitra komisinya. Djarot kini duduk di Komisi IV DPR.
"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa menteri pertanian dan menteri kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Djarot lalu menyinggung keputusan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres usungannya di 2024. Menurutnya, NasDem akan menghargai sikap Jokowi jika betul menterinya terkena reshuffle.
"Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, menteri LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya," ujarnya.
Djarot meminta menteri-menteri NasDem agar mengundurkan diri. Dia menduga ada ketidakcocokan mereka dengan kebijakan Jokowi.
"(Alasan dorong menteri NasDem di-reshuffle) Satu, (karena) kinerjanya. Dua, termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," lanjut Djarot.
Respons NasDem
NasDem lantas merespons pernyataan Djarot. Sekjen NasDem Johnny G Plate menyinggung politisi rasa presiden yang terkesan bisa mempengaruhi hal sudah menjadi hak prerogatif presiden.
"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden. Nggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujarnya.
Johnny menilai lebih baik semua pihak fokus pada pembangunan nasional. Serta bergotong royong menghadapi tantangan global.
"Saat ini lebih baik fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stabilitas politik, soliditas nasional dan kegotong-royongan bangsa dalam menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan situasi geopolitik global," ujarnya.
Menkominfo ini menyebut pihak bising tidak memberikan dukungan ke pemerintah, bahkan hanya mengganggu jalannya pemerintahan.
"NasDem bukan desertir politik dan akan terus berpolitik secara rasional dan realistis. Yang buat bising sama dengan tidak memberikan dukungan pada pemerintah dan bahkan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan," ucap Johnny.
Elite NasDem lain juga menanggapi Djarot yakni Ketua DPP NasDem Effenndy Choirie atau Gus Choi. Dia menilai Djarot seperti mabuk karena memaksa dua menteri NasDem munndur.
"Djarot mungkin baru minum pil apa ya, kok seperti mabuk. Maksa-maksa menteri NasDem mundur. Soal menteri hak prerogatif Presiden," kata Gus Choi saat dihubungi, Rabu (4/1/2023).
Gus Choi lantas menyarankan Djarot untuk minum obat yang menyehatkan fisik. Sehingga tidak terkesan menyimpan dengki.
"Minum obat yang menyehatkan fisik, pikiran dan hati. Hindari makan obat yang bikin hati dan pikiran kemrungsung, hasud, dengki pada tetangga," ujarnya.
Sejauh ini, Gus Choi menilai dua menteri NasDem yang disinggung Djarot itu memiliki kinerja yang baik. Kapasitas pribadi keduanya, sebut dia, juga tak kalah dengan menteri lain.
"Kinerja menteri-menteri NasDem top semua. Kapasitas pribadinya juga nggak kalah dengan menteri-menteri lain," ujar Gus Choi.
Djarot Minta NasDem Tenang
Djarot menanggapi balik Gus Choi. Djarot menilai tak perlu khawatir lantaran reshuffle kabinet murni hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Jangan sewotlah, tenang saja. Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden, sebaiknya tenang saja," kata Djarot saat dimintai konfirmasi, Rabu (4/1/2023).
Djarot menyebutkan menteri merupakan jabatan politik. Menurutnya, Presiden Jokowi lebih paham untuk menentukan apakah menterinya patut dipertahankan atau tidak.
"Evaluasi anggota kabinet sebagai pembantu Presiden sudah jamak dilakukan, dan tentunya Presiden yang lebih paham apakah pembantunya benar-benar loyal dan solid untuk membantu mewujudkan program-program strategis nasional," tutur Djarot.
(detik.com)