Loyalis Gubernur DKI Dicecar Pertanyaan oleh Deputi SAS Institue Soal Terlibat atau Tidaknya Anies pada Kasus PT. Sarana Jaya
Wednesday 10 March 2021
Edit
Darirakyat.com - Dugaan korupsi lahan DP 0 Rupiah yang dilakukan Direktur Perumda Sarana Jaya, Yorri C Pinotan masih menjadi tanda tanya. Loyalis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga komisaris PT Jaya Ancol, Geizh Khalifah diminta buktikan terlibat atau tidaknya Anies Baswedan dalam kasus korupsi tersebut.
Adalah Deputi Kajian Said Aqil Siroj (SAS) Institute Abi Rekso Panggalih yang mempertanyakan Anies terlibat atau tidak kepada Geizh. Melalui akun twitternya@abirekso menuliskan keinginannya mengadu pikiran dengan Geizh soal proyek Begal Rp100 Miliar di Sarana Jaya.
Kemudian, Abi juga berkali-kali meminta Geizh untuk menjelaskan terlibat atau tidaknya Gubernur Anies dalam kasus tersebut. Bahkan, Abi geram ketika Geizh menjawab pertanyaan yang membawa kutipan sebuah media sosial berisi peran Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dalam korupsi lahan.
"Bang @GeiszChalifah elo gak usah merembet-rembet ke Bang @PrasetyoEdi_. Fokus aja sama pertanyaan gue. @aniesbaswedan terlibat gak kasus PT. Sarana Jaya? Elu jawab ini!!," tulis @abirekso dikutip, Rabu (10/3/2021).
Geizh sedari awal tidak ingin melayani debat dan adu data seperti keinginan Abi dengan alasan bahwa kasus korupsi bukan untuk dibela tapi untuk didukung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus tersebut.
"Bang @GeiszChalifah elo gak usah merembet-rembet ke Bang @PrasetyoEdi_. Fokus aja sama pertanyaan gue. @aniesbaswedan terlibat gak kasus PT. Sarana Jaya? Elu jawab ini!!," tulis @abirekso dikutip, Rabu (10/3/2021).
Geizh sedari awal tidak ingin melayani debat dan adu data seperti keinginan Abi dengan alasan bahwa kasus korupsi bukan untuk dibela tapi untuk didukung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus tersebut.
Untuk itu, Geizh mengalihkan pertanyaan Abi soal terlibat atau tidaknya Anies pada kasus korupsi lahan program andalan DP 0 Rupiah itu dengan mengutip salah satu berita di media nasional tentang peran DPRD dalam korupsi lahan.
"Korupsi pembelian lahan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, ditengarai telah direncanakan sejak pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi disebut-sebut berperan mengatur alokasi..," cuitnya. (sindonews.com)