Dianggap Melunak Terbitkan Rekomendasi SKT, Menag Mau Deal-dealan dengan FPI Begini
Friday 29 November 2019
Edit
Darirakyat.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi berjanji akan membuat kesepakatan baru dengan Front Pembela Islam (FPI).
Hal itu dilakukan jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meragukan rekomendasi yang sudah dikeluarkan pihaknya.
Demikian disampaikam Fachrul Razi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
“Kami coba deal dengan dia (FPI). Mendagri mengatakan ada poin-poin yang masih diragukan, ya kita deal aja dengan dia,” katanya.
Usai menerbitkan rekomendasi SKT FPI, Fachrul langsung dihujani kritik dari berbagai pihak.
Rekomendasi itu dikeluarkan setelah FPI menandatangani surat pernyataan bermaterai setia kepada Pancasila dan NKRI.
Sementara, Mendagri Tito Karnvian meragukan sejumlah poin dalam AD/ART FPI, dan visi misinya yang bermakna samar.
Demikian disampaikan Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
“Di sana disampaikan bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan islam secara kaffah di bawah naungan khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad,” bebernya.
Kemenag, kata Tito, juga masih mendalami kejelasan visi misi tersebut.
Menurut Tito, penerapan Islam kaffa adalah teologi yang bagus. Namun, FPI pernah mengeluarkan istilah NKRI Bersyariah.
Karena itu, ia mempertanyakan maksud FPI akan menerapkan prinsip syariah seperti di Aceh atau daerah khusus lainnya.
“Kalau dilakukan (seperti di Aceh) bagaimana tanggapan dari elemen-elemen lain, elemen-elemen nasionalis mungkin, elemen minoritas. Yang dulu pernah di pikirkan oleh para founding fathers kita,” imbuhnya.
Jika demikian, sambungnya, dianggap menganggu kebhinekaan sebagai prinsip negara.
Sebab, setiap daerah bisa terbelah dan menerapkan hukum sesuai keyakinan agama masing-masing.
Terkait misi khilafaf Islamiyah juga harus dijelaskan secara tegas. Terlebih kata khilafah terbilang sensitif.
“Apakah biolgis khilafah Islamiyah ataukah membentuk sistem negara. Kalau sistem negara bertentangan dengan prinsip NKRI,” papar dia.
Tito juga menyinggung penegakan hisbah yang diusung FPI. Hisbah sendiri memiliki makna menegakan kebenaran dan mencegah kemungkaran.
Tito menilai selama ini kerap terjadi perilaku menyimpang dengan mengatasnamakan hisbah.
Sebagai contoh, beberapa tahun ke belakang pernah terjadi sweeping atribut natal, pengerusakan tempat hiburan malam, merusakan rumah makan yang buka pada siang hari saat bulan Ramadan, dan lain sebagainya.
"Ini perlu diklarifikasi. Karena kalau itu dilakukan (jelas) bertentangan sistem hukum Indonesia. karena nggak boleh ada ormas yang melakukan penegakan hukum sendiri,” tegasnya. (pojoksatu.id)