Di Zaman Anies-Sandi. Rp 2,5 Milliar Lenyap Tanpa Bekas, Hasil Rehab Berat Sekolah 2017 Tambah Rusak, Begini Videonya…

BERANINEWS.COM - Jadi memalukan lantaran hasil rehab berat yang buruk dan asal-asalan. Salah satunya terlihat di SDN 01 Pinangsia di Jakarta Barat.

Ketua Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, yang mengatakan hal itu.

Menurut Tom, jadi tambah memalukan lantaran kontraktor proyeknya, yakni PT Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI) tak dimasukkan daftar hitam (black list).

Ditambah lagi PT MKI kini justru kembali ikut 2 paket lelang rehab total sekolah tahun 2018.

Bahkan PT MKI lolos sampai fase penawaran di 2 paket lelang itu, dan kini tengah menunggu penetapan pemenang.

Berdasarkan data di laman LPSE, pengumuman penetapan pemenang dijadwalkan pada 25 Mei 2018.

"Ini memalukan Anies-Sandi dong berarti. Ada perusahaan yang dapat proyek rehab berat sekolah, lalu kerjanya nggak bener. Lalu nggak disanksi. Padahal harusnya blaclist ini. Eh malah perusahaannya sekarang ikut lelang lagi. Ini kan nggak beres berarti," kata Tom.

Menurut Tom, hal itu menunjukkan terjadi ketidakberesan di 5 instansi sekaligus.

Ke-5 instansi yang dinilai Tom tidak beres terkait kasus rehab berat sekolah, antara lain DPRD DKI, inspektorat, KPK Anies-Sandi, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI (BPPBJ DKI), dan Dinas Pendidikan DKI (Disdik DKI).

Tom menilai Komisi E DPRD DKI, inspektorat dan KPK Anies-Sandi benar-benar lupa dengan fungsi pengawasan dan pencegahan korupsinya.

"Itu sedang tidur semua. KPK bentukan Anies-Sandi juga tidur saja ini," kata Tom.

Sementara BPPBJ DKI, ucap Tom, sudah punya sikap aneh sejak memenangkan PT MKI.

Bahkan kata Tom, proses pemenangan PT MKI menunjukkan ada kekuatan besar di belakangnya.

Sebab ketika itu PT MKI memberi tawaran Rp 180 milliar, dan PT Amarta Karya Rp 172 milliar.

Tapi PT Amarta Karya kemudian digugurkan karena alasan tak lengkapnya dokumen.

Padahal semestinya PT Amarta Karya yang menang karena memberi harga penawaran lebih rendah ketimbang PT MKI.

Jadi lebih aneh, kata Tom, gugurnya PT Amarta Karya dilakukan jelang penetapan pemenang.

Bahkan saat digugurkan, PT Amarta Karya sudah menyampaikan harga penawaran dan akhirnya namanya tak ikut diajukan ke Dinas Pendidikan DKI sebagai pemegang anggaran.

Sedangkan Disdik DKI, ujar Tom, memiliki kesalahan dalam pengawasan, penagihan, dan pemberian sanksi terhadap PT MKI

"Kalau ada yang belum beres, Disdik DKI harusnya menagih dong. Ini kok sampai Mei 2018 begini dibiarkan saja. Harusnya disanksi dong. Ini mana, nggak ada sama sekali sanksinya," ucap Tom.

Tom mempertanyakan kinerja pejabat pembuat komitmen Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam proyek ini, yakni Ida Subaedah.

Tapi Ida membantah bahwa urusan pemberian sanksi dan persetujuan hasil pekerjaan ada di tangannya.

Masalah pembayaran menjadi tanggungjawab masing-masing suku dinas pendidikan sesuai DPA.

"Masa pemeliharaan sampai Juni masih tanggungjawab PT MKI MKI dan jaminan pemeliharaan di pegang masing-masing Sudindik. Masing-masing Sudindik bisa koordinasi koord langsung dengan PT MKI," kata Ida ketika dihubungi Warta Kota.

PT Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI), diketahui memenangkan lelang rehab berat sekolah tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp 180 milliar.

Total sekolah yang direhab berat PT MKI ada sebanyak 118 sekolah di seluruh wilayah suku dinas pendidikan dibawah Disdik DKI.

Pekerjaan Kacau

Tapi di beberapa sekolah pekerjaan berakhir berantakan.

Di SDN 01 Pinangsia, pihak sekolah tak puas dengan hasil rehab berat PT Murni Konstruksi Indonesia.

Apalagi untuk di SDN 01 Pinangsia digelontorkan dana Rp 2,5 milliar.

"Kalau dibilang hasilnya bagus, ya kayak gini hasilnya," kata Wakil Kepala SDN 01 Pinangsia, Subur, dengan muka masam kepada Warta Kota, Senin (30/4/2018).

Subur mengatakan, banyak permintaan sekolah yang kemudian tak dikerjakan kontraktor.

Subur mengaku kontraktor PT MKI bekerja mulai sekitar Oktober 2017.

"Mereka datang lalu bekerja, dan tak memberitahu ke kami apa saja yang harus mereka ganti dan kerjakan. Jadi kami juga tak bisa mencocokkan mana yang telah diganti dan mana yang belum," ujar Subur.

Proyek juga tak rampung tepat waktu pada Desember 2017. Tapi baru rampung akhir Januari 2018.

Paling terlihat diganti hanyalah genteng dan keramik.

Sementara pintu kelas yang diminta diganti tak dikabulkan kontraktor.

Kontraktor hanya mengganti seluruh pintu di kelas yang berada di lantai 3, yakni sebanyak 7 kelas.

Sedangkan kelas lain di lantai 2 dan 1 tak diganti pintunya oleh kontraktor.

Pantauan Warta Kota, seluruh kelas di lantai 1 dan 2 SDN Pinangsia 01 tampak rusak pintunya.

Cat pintunya kusam, dan lubang kuncinya rusak sehingga tak bisa dikunci.

Kondisi toilet lantai 1 lebih parah lagi. Sebuah sambungan pipa justru rusak sehabis Rehab berat.

Akibatnya apabila toilet di lantai 2 digunakan, maka bagian pipa yang lewat di toilet lantai 1 akan bocor.

Saksikan video bocor toilet di lantai 1 di tautan ini :

Yah gimana mau dibilang puas dengan hasilnya. Seperti ini hasilnya," kata Subur.

Apalagi, beberapa bagian SDN 01 Pinangsia justru tambah rusak usai Rehab berat dengan nilai total proyek Rp2,5 milliar pada 2017 lalu.

Subur mengungkapkan beberapa bagian yang tambah rusak adalah pembatas kayu antara kelas IB dan IC.

Tadinya, ucap Subur, pembatas kayu itu bisa disingkirkan atau dilepas ketika guru perlu ruang lebih besar untuk pertemuan atau acara.

Tapi setelah rehab berat Rp 2,5 milliar, pembatas kayu itu jadi tak bisa dilepas lagi.

Penyebabnya, kata Subur, kontraktor memasang keramik terlalu tinggi, sehingga pembatas kayu tak bias digeser untuk dilepas.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto, mengaku prihatin dengan temuan ini.

"Ini masukan bagus banget buat bahan Disdik," kata Bowo ketika dihubungi Warta Kota, Senin (30/4/2018).

sumber: tribunnews.com

Share this post