Sandiaga Harap Pilkada Serentak 2018 Contoh DKI Jakarta, Dirjen Sumarsono Minta Begini! Makjleb Banget
Friday 12 January 2018
Edit
Darirakyat.com -
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengimbau agar seluruh calon
peserta Pilkada serentak 2018 mematuhi semua regulasi, terutama terkait
pengaturan masa kampanye.
Hal
itu dimaksudkan agar pada masa kampanye tidak diramaikan oleh kampanye hitam,
politik uang, fitnah, ujaran kebencian dan isu SARA (suku, ras dan agama).
"Kepada
seluruh calon peserta kepala daerah dan wakilnya yang mengikuti pilkada
serentak 2018 di 171 daerah agar mematuhi semua regulasi terkait pilkada, UU
maupun PKPU, ketika melaksanakan rangkaian jadwal kampanye," ujar Sumarsono dalam rapat teknis persiapan Pilkada
serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018)
kemarin.
"Semua
sudah tertata apik. Dalam PKPU itu diatur agar menghindari kampanye hitam,
politik uang, fitnah, ujaran kebencian dan isu SARA," ucapnya.
Ia
pun sempat menyinggung penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta pada
2017 lalu yang diramaikan oleh isu SARA.
Saat
itu Sumarsono menjabat
sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI menggantikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot
Saiful Hidayat yang cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017
putaran kedua.
Kepada Kompas.com, Sumarsono mengaku,
tidak mudah mengemban tugas sebagai Plt di saat isu SARA marak terjadi.
"Pengalaman
yang lalu dalam Pilkada DKI Jakarta cukuplah
di DKI
Jakarta yang sangat berbau SARA. Biarlah Plt Gubernur DKI saja
yang merasakan penderitaan itu," tutur Sumarsono.
Oleh
sebab itu, ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di 171 daerah yang
menggelar Pilkada agar berperan aktif mewujudkan Pilkada yang demokratis.
Dengan
begitu, lanjut Sumarsono,
Pilkada 2018 dapat melahirkan para pemimpin daerah yang berlegitimasi kuat dan
berintegritas tinggi.
"Intinya
(ASN) berperan aktif dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis yang menghasilkan
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlegitimasi kuat, berintegritas
tinggi. Apalagi banyak calon yang berasal dari aparatur sipil negara,"
kata Sumarsono.
Sementara
itu, Wakil Gubernur DKI
Jakarta Sandiaga
Uno, berharap proses berjalannya pilkada serentak 2018 bisa
mencontoh pilkada/pilgub DKI Jakarta 2017
lalu.
Dilansir
dari Tempo.co,
Sandiaga mengklaim pilkada DKI Jakarta bisa
jadi contoh karena berjalan guyub dan rukun. "Mari kita gunakan politik
untuk silaturahmi, bukan saling menyikut," kata Sandiaga di Jakarta, Jumat
(12/1/2018).
Menurut
Sandiaga, sebaiknya para calon kepala daerah dapat berfokus pada isu-isu
kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan lapangan kerja, pendidikan, gaji
guru, dan harga bahan pokok.
Sandiaga
berujar, calon kepala daerah yang berfokus pada isu itu akan terpilih.
"Saya
pikir itu harus menjadi fokus utama," ucapnya.
Pilkada
serentak 2018 akan diikuti 171 daerah di Indonesia.
Pilkada
akan dilakukan pada Juni 2018.
Dari
34 provinsi di Indonesia, 17 di antaranya akan menggelar pilkada, diikuti
dengan 39 kota dan 115 kabupaten.
Partai
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam
pilkada DKI 2017, diketahui akan mengusung beberapa calon di sejumlah daerah.
Salah
satunya mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said,
yang akan berlaga dalam pilkada Jawa Tengah.
Meski
mengaku sibuk, Sandiaga
Uno membuka kemungkinan akan ikut berkampanye dalam pilkada
2018 ke bebeerapa daerah-daerah.
"Demi
pilkada yang lebih baik, guyub, dan rukun," ujarnya.
Sumber: medan.tribunnews.com