Legislator PAN Tantang Rizal Ramli dan Rocky Gerung Berdebat Soal Pembatalan Keberangkatan Haji
Tuesday 8 June 2021
Edit
Darirakyat.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengaku siap berdebat dengan ekonom Rizal Ramli dan pengamat politik Rocky Gerung guna membahas keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan calon haji 1442 Hijriah / 2021 Masehi.
"Tolong, intelektual, ekonom, hentikan informasi menyesatkan untuk calon jemaah haji. Saya siap (mendebat) Pak Ramli dan Rocky Gerung. Rakyat terbelah karena ini," kata Yandri seperti dikutip dari GenPi.co, Senin (7/6).
Legislator fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan debat tersebut untuk menghindarkan masyarakat terutama para calhaj dari informasi menyesatkan.
Menurut Yandri, keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan calon haji disebabkan Kerajaan Arab Saudi belum memberikan kuota bagi negara-negara Islam.
Selain itu, katanya, pembatalan haji karena Arab Saudi belum mencabut larangan terbang terhadap maskapan negara lain.
"Kondisi ini menurut Komisi VIII, sudah tidak mungkin. Mohon, jangan sesatkan informasi di media sosial. Sudah (calhaj) tidak berangkat, jangan bebani dengan yang (informasi) sesat," beber dia.
Ketua Majelis Pro-Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyebut Rizal menjawab tantangan Yandri berdebat soal pembatalan keberangkatan haji.
Irwan berbicara itu setelah menerima mandat dari Rizal mengurusi tantangan Yandri tentang debat soal haji.
"Dr Rizal Ramli ini tokoh besar, saya minta Ketua Komisi VIII DPR menyampaikan tantangan itu secara resmi, tertulis atas nama lembaga, bukan nantang-nantang di media sosial," kata Irwan melalui keterangan persnya, Selasa (8/6).
Iwan mengatakan Rizal sebenarnya merasa prihatin dengan legislator di DPR yang melontarkan tantangan berdebat soal pembatalan keberangkatan haji 2021.
“Ini anggota DPR belajar demokrasinya di mana? DPR, kok, berfungsi sebagai wakil pemerintah, lengkap dengan tabiatnya yang suka marah. Kalau belum paham demokrasi, bisa kursus demokrasi gratis di ProDEM," beber tokoh muda pergerakan Demokrasi Indonesia itu. (jpnn.com)