3 Tahun Anies, PDIP Beri Kritikan Tajam soal Rumah Dp Rp0



Darirakyat.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kejelasan program hunian murah meriah, rumah Dp Rp0 usungan Gubernur Anies Baswedan. 

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, hingga tahun ketiga kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta program hunian murah ini belum jelas juga

"Sebagaimana yang didengungkan pak Anies adalah soal penyediaan rumah DP 0 rupiah itu. Tapi sampai hari ini kan enggak jelas sampai dimana," kata Gembong ketika dihubungi Jumat (16/10/2020).

Ketidakjelasan program ini kata Gembong sangat disayangkan. Pemprov DKI sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk program andalan Gubernur Anies yang satu ini. Gembong menilai Anies tidak serius menggarap program ini.

"Padahal seluruh alokasi anggaran kita banyak dicurahkan kesitu. Banyak implementasi kebijakan yang sudah diterapkan di lapangan tapi enggak serius," ujarnya.

Gembong menuturkan, program hunian murah bagi warga Jakarta kelas menengah kebawah ini menjadi berantakan lantaran rumitnya sistem. Rumah Dp Rp0 kata dia bukan kebijakan tunggal yang tidak mudah dieksekusi.


Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono

"Ini enggak jelas titik temunya dimana. Karena kebijakan rumah Dp Rp0 ini bukan kebijakan tunggal. Kenapa? Karena ada kebijakan lain. Misal soal perbankannya gimana. Tapi faktanya sampai sekarang belum jelas itu. 

Sejauh ini Gubernur Anies Baswedan sudah membangun rumah Dp Rp0 di Pondok Kelapa Jakarta Timur. Hunian ini sudah diresmikan Anies pada 2019 lalu dan disambut antusias oleh warga Ibu Kota.

Sejak dibuka, warga Jakarta langsung berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk mendapatkan hunian ini. Jumlah pendaftar membludak namun tidak banyak yang lolos.

Hingga Juli 2020, unit rumah yang terjual sudah mencapai 252 unit atau sekitar 32 persen dari 780 unit hunian yang dibangun. Lalu, pembeli yang sudah menempati rumah ini sebanyak 168 unit

Adapun harga rusunami rumah DP nol rupiah atau rumah tanpa DP Kelapa Village tipe studio dikenakan cicilan Rp 1,2 juta per bulan. Sementara tipe 35 dikenakan harga cicilan Rp 2 jutaan per bulan.

Sekedar Informasi, usia kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di Jakarta sudah memasuki tahun ketiga setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017.(akurat.co.id)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel