Begini Ekspresi Kebingungan Anies Saat TGUPP Dihapus Kemendagri...
Thursday, 21 December 2017
Edit
Darirakyat.com, Jakarta -
Di tangan Kementerian Dalam Negeri, nasib akhir Tim Gubernur untuk Percepatan
Pembangunan (TGUPP) ditentukan.
Tim
yang rencananya ditugaskan untuk membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno itu tidak diberikan pos anggaran khusus
oleh Kemendagri.
Anies
tidak bisa menggaji anggota TGUPP yang rencananya berjumlah 73 orang itu
melalui pos anggaran khusus di APBD DKI 2018. Melainkan disarankan menggunakan
dana operasional Anies setiap bulan.
"(dana
TGUPP) tidak diposkan. Kalau seandainya masih tetap dalam satu tim, maka itu
seharusnya menggunakan biaya penunjang operasionalnya kepala daerah," ujar
Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat
dihubungi, Kamis (21/12/2017).
Syarifudin
juga mengatakan anggaran TGUPP bisa dipecah dan dimasukan ke Satuan Kerja
Perangkat Daerah masing-masing sesuai kebutuhan. Masa kerjanya pun tergantung
kegiatan yang dilakukan oleh tim.
"Kami
minta supaya dianggarkannya di masing-masing SKPD yang terkait. Contoh kalau
mau butuh ahli tata kota, ya taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu. Jadi,
dalam kegiatan. Kalau kegiatannya selesai, enggak harus setahun (masa
kerja)," ucap Syarifuddin.
Anies merasa aneh dengan hasil evaluasi Kemendagri terhadap TGUPP.
Menurut Anies, Kemendagri telah menghapus badan TGUPP itu sendiri. Dia merasa
aneh karena Kemendagri melihat tim tersebut sebagai sebuah kesalahan sehingga
tidak bisa mendapat pos anggaran khusus.
"Lain
kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini enggak,
TGUPP-nya (dihapus). Dianggap salah tempat macam-macam. Saya bawa pulang tuh
dokumennya, kami hanya terima lampirannya," ujar Anies.
Anies
membandingkannya dengan TGUPP pada zaman tiga gubernur sebelumnya. Ketika itu
TGUPP boleh berdiri dan mendapatkan pos anggaran sendiri.
Anies
mengatakan, apa yang dilakukan Kemendagri akan menjadi pertimbangan bagi
masyarakat untuk melihat konsistensi kementerian tersebut.
"Jadi
bagi kami sesuatu yang akan kami pelajari dan silahkan rakyat menilai
konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI. Kenapa ketika tiga gubernur
sebelumnya diiznkan jalan ketika gubernur yang keempat melakukan hal yang sama
mendadak badannya dibatalkan," ujar Anies.
TGUPP
sendiri dibentuk sejak masa pemerintahan Joko Widodo sebagai gubernur. Kemudian
tetap dilanjutkan ketika Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat
menjabat. Namun, jumlah anggota TGUPP yang terakhir hanya 13 orang. Anies
berencana menambahnya menjadi 73 orang dengan menggabungkan tim yang ada di
tingkat wali kota juga.
Sumber: megapolitan.kompas.com