Karena Lontarkan Drama Politik, Panglima TNI Gatot Nurmantyo Diminta Lakukan Ini…
Monday 25 September 2017
Edit
Darirakyat.com -
Connie Rahakundini Bakrie, seorang pengamat Pertahanan dari Universitas
Indonesia (UI) meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo segera pensiun
dini dan bergabung ke partai politik.
Connie
menilai, beberapa kali Gatot melakukan manuver yang membawa TNI berpolitik.
"Dalam
harapan saya, stop lah Panglima TNI itu menggunakan baju seragam Panglima TNI
membuat chaos semacam ini. Dia senang sekali menggunakan drama politik,"
kata Connie dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (25/9/2017).
Menurut
Connie, salah satu sikap Gatot yang membawa TNI ke ranah politik adalah saat ia
mengumpulkan para purnawirawan TNI pada Jumat pekan lalu.
Dalam
kesempatan tersebut, Gatot bicara mengenai adanya institusi negara yang membeli
5.000 pucuk senjata.
Panglima
TNI juga bicara soal penyerbuan ke markas Polri apabila lembaga tersebut
memiliki senjata yang bisa menembak tank, pesawat, dan kapal.
"Dan
menurut saya, apa yang terjadi kemarin ini membawa TNI ke ranah politik. Ini
seolah membenturkan," ujar Connie.
Sebelumnya,
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan dirinya yang berbicara dalam
video yang viral di media sosial.
Di
dalam video itu, Gatot berbicara soal ancaman keamanan lantaran adanya lembaga
non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata.
Namun,
kata Gatot, ucapannya itu sebenarnya merupakan informasi intelijen dan tidak
untuk diekspos ke pers atau publik. Akan tetapi, pembicaraannya itu justru
bocor ke media sosial.
"Saya
tidak pernah 'press release' (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada
purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu
(senjata ilegal)," kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala
Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu
(24/9/2017) malam seperti dikutip dari Antaranews.com.
Pernyataan
Panglima TNI tersebut akhirnya diluruskan oleh Menko Polhukam Wiranto.
Menurut
Wiranto senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk
senjata seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI.
Seluruh
senjata itu dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan institusi lain
yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN.
"Setelah
saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500
pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN
dan bukan buatan luar negeri," kata Wiranto, saat memberikan keterangan
pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
"Ini
juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol
pemerintah," ujar Wiranto. (medan.tribunnews.com)