Fadli Zon: Hidup di Era Jokowi Semakin Susah
Tuesday, 1 August 2017
Edit
Darirakyat.com – Wakil
Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan ada kesamaan pandangan antara
Partai Gerindra dan Partai Demokrat usai kedua Ketua Umum Partai itu saling
bertemu di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
“Kita melihat, chemistry ada, kesamaan pandangan terhadap
situasi yang kita rasakan,” kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Kesamaan pandangan ini belum mencapai ranah koalisi pada Pemilu
2019. Menurutnya, kesamaan pandangan ini masih dalam tataran masa kini, yaitu
tentang keprihatinan ekonomi saat ini di era Presiden Jokowi.
“Sekarang ini makin susah,
tidak ada seorang pun mengatakan hidup di era Jokowi makin mudah, semua mengatakan
makin susah. Mencari kerja susah, daya beli masyarakat turun,” ujar dia.
Lebih lanjut, Fadli mengatakan, Prabowo dan SBY memiliki
kesamaan visi terkait undang-undang pemilu yang baru disahkan DPR.
Kata Fadli, dua tokoh itu beranggapan aturan presidential
threhold sebesar 20 persen untuk suara legislatif atau 25 persen suara nasional
yang diatur dalam undang-undang itu tidak tepat untuk digunakan periode kali
ini. Sebab, aturan tersebut sudah pernah dipakai dan dibatalkan.
Untuk masalah ini, Fadli mengatakan, kesamaan visi tersebut
tidak hanya terjadi pada Gerindra dan Demokrat, tapi juga melibatkan PKS dan
PAN. Empat partai ini pula yang melakukan aksi walkout saat undang-undang
tersebut disahkan.
“Berangkat dari situ kemudian
perlu ada kerja sama kerja sama ke depan antara Gerindra dengan Demokrat.
Gerindra juga selama ini selalu kerja sama dengan PKS dan juga partai lain
termasuk PAN di Pilkada DKI dan saya harap ke depan komunikasi lebih intens
lagi,” tuturnya.
“Jadi istilah kita kerja sama tidak membentuk suatu koalisi
karena kita tahu koalisi kalau cepat nggak bagus terlalu lama belum tentu
efektif apalagi koalisi kadang kadang fluid,” kata dia.
Aturan presidential threshold ini sedang diujimaterikan atau
judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kata Fadli, kerja sama Gerindra dan
Demokrat akan terus terjalin meski aturan itu dihapus. Demikian juga bila MK
itu tetap mengesahkan aturan tersebut.
“Kita masih menunggu nanti dari MK apakah mengabulkan atau
menolak,” tuturnya.
Soal langkah yang akan dilakukan pada Pemilu Presiden pada 2019
nanti, Fadli mengatakan, Partai Gerindra akan mendukung Prabowo sebagai calonnya. Meski
Prabowo belum setuju, namun dorongan ini mulai muncul dari kader internal
partai berlambang Burung Garuda ini.
“Kami dari Kader dari seluruh level Gerindra aklamasi mendukung
Prabowo menjadi bakal calon presiden Gerindra di 2019,” kata dia.
“Berangkat dari situ kemudian
perlu ada kerja sama kerja sama ke depan antara Gerindra dengan Demokrat.
Gerindra juga selama ini selalu kerja sama dengan PKS dan juga partai lain
termasuk PAN di Pilkada DKI dan saya harap ke depan komunikasi lebih intens
lagi,” tuturnya.
“Jadi istilah kita kerja sama tidak membentuk suatu koalisi karena
kita tahu koalisi kalau cepat nggak bagus terlalu lama belum tentu efektif
apalagi koalisi kadang kadang fluid,” kata dia.
Aturan presidential threshold ini sedang diujimaterikan atau
judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kata Fadli, kerja sama Gerindra dan
Demokrat akan terus terjalin meski aturan itu dihapus. Demikian juga bila MK
itu tetap mengesahkan aturan tersebut.
“Kita masih menunggu nanti dari MK apakah mengabulkan atau
menolak,” tuturnya.
Soal langkah yang akan dilakukan pada Pemilu Presiden pada 2019
nanti, Fadli mengatakan, Partai Gerindra akan mendukung Prabowo sebagai calonnya. Meski
Prabowo belum setuju, namun dorongan ini mulai muncul dari kader internal
partai berlambang Burung Garuda ini.
“Kami dari Kader dari seluruh level Gerindra aklamasi mendukung
Prabowo menjadi bakal calon presiden Gerindra di 2019,” kata dia. (Heronesia.com)