Pemerintah Bongkar Kecurangan Maknyuss, Kok Malah Disalahkan?

Darirakyat.com -- Di Timeline FB saya beredar gambar nasi hasil proses masak dari beras Maknyuss, lalu dikasih tulisan: Beras begini enak dan pulen kok dibilang beras raskin oplosan sih? Komen-komennya seolah menyalahkan pemerintah yang telah menyegel pabrik Maknyuss itu. Foto itu kemudian dibagikan, mendapat like dari ribuan orang. Aneh, kok pabrik curang malah dibela?

Jadi gini, saat Jokowi jadi Presiden, beliau mengambil suatu kebijakan, yaitu mensubsidi pupuk, benih, dan menerapkan asuransi pertanian. Jika dulu pupuk harganya selangit, maka sekarang tidak lagi. Dulu karena harga pupuk dan benih sangat tinggi, tak jarang para petani kerja di sawah milik orang. Mereka hanya diberi upah setelah penjualan, itupun tak banyak. Kasus seperti itu terjadi dari masa penjajahan sampai dekade beberapa tahun lalu. Maka hidup petani dari tahun ke tahun selalu nelangsa, miskin dan papa. Mereka lebih memilih kerja jadi kuli bangunan atau lainnya.

Nah, saat era Jokowi beliau menginginkan swasembada pangan, beras tak harus impor. Masak iya, Indonesia begini luasnya berasnya masih impor? Ia pun mensubsidi pupuk dan menerapkan asuransi pertanian. Jadi jika panen gagal, petani tidak lantas rugi, karena diasuransikan. Pemerintah mengganti 6 juta/ hektar jika panen gagal!!! WOW! Seumur-umur baru kali ini ada terobosan menguntungkan yang memihak rakyat bawah. Diharapkan dengan kebijakan seperti ini, mereka yang memiliki sawah mau kembali ke kampung mengelola tanah mereka. Jika menjelang masa panen tiba-tiba sawah diguyur hujan deras yang membuat padi gagal total, petani tidak akan takut lagi. Mereka masih berhak mengantongi uang jutaan rupiah atas kompensasi kegagalan itu. Sungguh terobosan yang wajib diapresiasikan bukan?

Tapi tidak semua petani mendapat kenikmatan subsisi pupuk dan benih. Hanya beras dengan kualitas tertentu, misalnya IR 64 atau Ramos. Pemerintah menetapkan harga tertinggi untuk jenis beras ini. Mengapa? Agar masyarakat mampu membeli beras dengan harga yang murah tapi kualitas tetap enak. Di pasaran biasanya dibeli dengan harga 9000 hingga 10.000. Kurang baik apa coba pemerintah? Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu beras dengan kualitas yang sama dijual harga 12.500/kg. Setelah era Jokowi turun jadi 10.000.

Yang terjadi dengan maknyuss adalah : mereka memakai beras ramos itu lalu dipoles sedemikian rupa hingga menjadi beras premium. Padahal untuk beras premium, tidak mendapatkan subsidi, karena memang dikhususkan untuk kaum menengah ke atas, seperti misalnya beras organik. Petani dan produsennya bebas mematok harga, agar bisnis tetap kompetitif.

Pabrik Maknyuss harus disegel dan dihentikan perdagangannya, karena jika tidak beras ramos dengan harga 10 ribu akan naik jadi berkali-kali lipat. Beras yang diharapkan mampu dibeli penduduk tak mampu, jadi tak bisa dibeli. Nah pemerintah udah berusaha keras gitu kok masih dibilang dzolim? Bukan nya bersyukur masih bisa beli beras murah dan enak? Kalau dibanding beras BMW, beras maknyuss memang dibawah, rasanya menurut saya standar saja. Malah lebih enak beras Soreang dari Bandung.

Namun seperti biasa, kebijakan pemerintah ini malah diejek, dan yang paling mengherankan dianggap bentuk kedzoliman. Hei, kau tau artinya dzolim ga sih? Dzolim itu kalau menindas rakyat tak berdaya, bukannya perusahaan besar dengan omset triliunan rupiah. Dzolim jika Jokowi membuat aturan : gabah dari petani dibatasi harga tertinggi 7 ribu misalnya, tapi dijual oleh Bulog seharga 13 ribu. Itu bentuk kedzoliman. Tapi yang dilakukan Jokowi sebaliknya, ia ingin melindungi petani dan masyarakat yang ber-ekonomian rendah, agar perut dan mulut mereka tatap bisa mengecap nikmatnya nasi. Coba bandingkan dengan pemerintah sebelumnya yang mencanangkan makan singkong dan ubi. Pak, bukannya saya ragu akan kandungan karbohidrat yang terkandung dalam singkong, tapi setiap hari makan singkong sungguh tak bisa masuk perut yang sejak kecil sudah terbiasa dengan nasi. Lagian singkong tak bisa dikombinasikan dengan sayur lodeh dan kangkung kesukaan saya. Haha. Percayalah, itu hanyalah akal-akalan karena harga beras yang terlampau tinggi dan gagal total membuat rencana swasembada pangan.

Pro-Kontra terus berlanjut, dan seperti biasa pihak kontranya adalah simpatisan PKS yang tidak terima kadernya dipanggil KPK . Setelah kasus sapi, kini kasus beras. Anehnya meskipun berdosa, simpatisannya tidak terima. Jika tidak bisa dengan dalil agama, mereka akan bilang itu Pitnah, pake P (hehe). Lihatlah apa yang mereka sebarkan, seolah pemerintah lah yang berbuat jahat. Padahal dalam sebuah media diberitakan karena kecurangan itu perusahaan Maknyuss mengantongi untung hingga ratusan triliun rupiah. Seperti komentar teman saya: “Karena komisarinya orang partai. . Kalau Pretty Asmara kader dari partai itu, kasusnya akan dibela”. Haha.

Ingat dakwah itu bukan cuma duduk dzikiran di masjid, tapi dakwah yang sesungguhnya adalah memperjuangkan hak petani miskin. Itulah inti agama. Mari kita dukung pemerintah, minimal dengan tulisan atau menyebarkannya.(seword.com)

Share this post