Musni Umar Akui Gelar Profesornya Tidak Tercatat Negara, Ruhut: Gak Ada Malunya Masih Ngotot Bela Diri
Tuesday 29 March 2022
Edit
Darirakyat.com - Politikus PDI-Perjuangan, Ruhut Sitompul menyindir Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar yang diperiksa Polda Metro Jaya terkait gelar profesornya.
Adapun Musni Umar bilang bahwa gelar profesornya bukan dari SK Presiden atau Menteri. Karena gelar profesornya tidak dibayar oleh negara.
Mendengar pernyataan itu, Ruhut bilang Musni Umar telat mikir. Dia sebut Musni Umar bikin malu.
"Sedih melihat kadrun ini berlagak telmi telat mikir atau memang bego ha ha ha..." kata Ruhut menyindir di Twitter-nya, Selasa 29 Maret 2022.
Menurut Ruhut, yang namanya gelar profesor harus ada SK dari Presiden biar ada dasar hukumnya.
"Gelar Profesor ya harus ada Dasar Hukumnya Kepres nggak ada malu-malunya masih ngotot membela diri," sindir Ruhut.
Sebelumnya, Musni Umar diperiksa Polda Metro Jaya terkait gelar profesornya.
Musni Umar dilaporkan oleh Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Tarutung, Sumatera Utara berinisial YLH pada 24 Januari 2022 lalu.
Dalam laporan itu, Musni dituding menggunakan gelar profesor gadungan.
Laporan terhadap Musni Umar teregister dengan nomor LP/B/409/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 24 Januari 2022.
Musni dilaporkan dengan jeratan Pasal 263 KUHP Jo Pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Juncto Pasal 28 ayat 7 pada pasal 93 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Musni Umar mengaku kaget atas laporan itu. Dia akui tidak mengenal pelapor.
Musni Umar membantah gelar profesornya palsu. Dia sebut, gelar profesornya diperoleh dari Universitas yang dia pimpin saat ini.
"Saya diberi jabatan profesor dari dua lembaga yang sah yaitu Universitas Ibnu Chaldun dan Asia University, Malaysia," ujar Musni.
Musni menjelaskan, SK dari Presiden atau Menteri tidak bisa menjadi acuan menjadi guru besar karena dirinya tidak dibayar oleh negara.
"Jadi memang profesor saya ini tidak tercatat atau dicatat tidak ada keputusan dari presiden ataupun menteri. Tapi bukan berarti dia itu gadungan," katanya.
"Kalau yang tercatat itu yang dapat uang dari negara. Saya sama sekali tidak dapat uang dari negara. Saya dapat dari masyarakat melalui kepakaran saya sebagai sosiolog," sambungnya. (fin.co.id)