Hasil Polling: Ahok Banjir Dukungan Hapus 'Kartu Kredit Dewa' Pertamina
Friday 18 June 2021
Edit
Darirakyat.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat banyak dukungan untuk mencabut fasilitas kartu kredit bagi pejabat perusahaan minyak dan gas milik negara itu.
Alasan Ahok mengambil langkah tersebut karena pemakaian fasilitas kartu kredit tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan upaya memajukan perusahaan. Bahkan dirinya mengaku mendapatkan kartu kredit dengan limit atau batas penggunaan hingga Rp 30 miliar.
Berdasarkan polling yang dilakukan detikcom untuk mengetahui pendapat pembaca terkait kebijakan Ahok, hasilnya sebanyak 280 orang menyatakan setuju Ahok mencabut fasilitas kartu kredit bagi pejabat Pertamina, sedangkan sebanyak 24 orang tidak setuju dengan ide Ahok.
Lalu, apa saja alasan pembaca setuju dengan Ahok? Rata-rata menyatakan limit kartu kredit yang diberikan terlalu besar.
"Setuju , di tutup aja karena limitnya gila-gila-an , kalo limitnya wajar untuk keperluan dinas luar sih ( misalnya ) ngga apa-apa , lah 30 miliar , edan itu," kata Arif Raydifrans.
"Buat apa limit banyak2, kalau gajinya aja udh gede buat reimburse pengeluaran ke client," ujar Paulus S L.
Hal senada juga disampaikan oleh Anak Marhata. Menurutnya untuk kepentingan korporasi bisa melalui skema reimburse, yakni perusahaan mengganti dana atau uang yang dikeluarkan karyawan untuk kepentingan perusahaan.
"Masa kelas pejabat pertamina ga mampu punya kartu kredit sendiri sih.Kl memang untuk kepentingan korporasi yg kecil2 kan bisa direimburse ato kl besar pasti bisa diurusin dari perusahaan.Tujuannya supaya jelas pertanggungjawabannya dan menutup kebocoran," tuturnya.
Bahkan ada beberapa pembaca yang menyarankan agar tidak hanya Pertamina yang menghapus fasilitas kartu kredit korporasi.
Bagaimana pandangan pembaca yang tidak setuju? klik halaman berikutnya.
Pembaca yang tidak setujui fasilitas kartun kredit pejabat Pertamina dihapus menyarankan agar limitnya saja yang diturunkan. Pembaca bernama Novalino Noer Adha menilai lebih baik limit kartu kredit diturunkan dengan maksimal Rp 300 juta - Rp 500 juta, sesuai dengan jabatan.
"Lbh baik limit yv d turunkan dgn max 300 jt - 500 jt..sesuai dgn jabatan..kl sdh sampe 30 M itu terlalu besar," ujarnya.
"justru transaksi dng cc mudah ditelusuri jejak digitalnya,klu ada penyimpangan atau inefisiensi mudah nangkapnya," kata Darto H yang tidak setuju dengan Ahok
Beberapa pembaca lainnya menilai pengawasannya saja yang perlu ditingkatkan agar tidak ada penyalahgunaan kartu kredit.
"Jangan dihapus tinggal pengawasan penggunaannya yg transparan dengan dilakukan audit," sebut Yudo Wibowo.
"kartu kredit memberikan kemudahan namun sering kali di salah gunakan, menurut saya hanya perlu diatur secara ketat penggunaannya. misalkan harus mencantumkam dokumentasi yang lengkap sewaktu melakukan jamuan dan hanya boleh digunakan pada hari kerja dan ada hal tertentu yang tidak boleh dibayarkan menggunakan kartu kredit perusahaan namun jika tetap digunakan maka itu akan dipotong ke gaji masing2 yang menggunakannya," tambah pembaca bernama Bulung. (detifinance.com)