Kalista Iskandar tidak Diakui! Disebut Bukan Utusan Sumbar, Pengamat Minta Pemprov Bicara Jujur
Sunday 8 March 2020
Edit
Darirakyat.com - Terkait reaksi penolakan yang disampaikan Biro Humas Setdaprov Sumatera Barat (Sumbar) yang mengatakan bahwa pemerintah provinsi tersebut tidak mengakui Kalista Iskandar sebagai perwakilan Putri Indonesia dari daerahnya. Pengamat Politik dan Komunikasi dari Universitas Andalas (Unand) Najmuddin M Rasul melihat, hal itu dapat memicu reaksi publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemprov itu sendiri.
 |
| Pengamat Politik dan Komunikasi dari Universitas Andalas (Unand) Najmuddin M Rasul |
Sebab, lanjut Najmuddin menyimak dari statement kepala Biro Humas Pemprov Sumbar seperti diantaranya, Pemprov Sumbar tidak mengetahui dan tidak rekomendasikan Kalista Iskandar sebagai perwakilan Putri Indonesia. Kemudian, panitia sudah memiliki standar operasional prosedur (SoP). Setelah itu, biasanya pemprov memberi rekomendasi untuk lomba lainnya.
"Ini terlihat konten pesan politik pemprov tidak tegas, dan mengundang keraguan masyarakat," ujarnya.
Kemudian terlihat juga foto yang bereda bahwa Kalista Iskandar yang berpakaian salempang putri Indonesia bersama istri pejabat teras Sumbar dan ASN dari Dinas Pariwisata Kota Padang, jelang dirinya mengikuti ajang pemilihan putri Indonesia tahun 2020. Seperti dengan Nevi Zuairina, istri Gubernur Irwan Parayitno.
"Dua hal itu sebetulnya secara tersirat Pemprov mengetahui keikutsertaan Kalista Iskandar dalam lomba tersebut," jelas Najmuddin.
Dikatakan Najmuddin, harusnya
Biro Humas Setdaprov Sumbar jujur saja bahwa memang mengetahui tentang keikutsertaan Kalista Iskandar, sebagai putri Indonesia mewakili provinsi Sumbar. Sebab kesalahan hafalan pancasila adalah manusiawi.
Sebelumnya, Pernyataan itu disampaikan dalam relilis tertulis dari Humas Setdaprov Sumbar pada tanggal 7 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut;
Sehubungan dengan adanya Pemilihan Putri Indonesia (PPI) tahun 2020 di Jakarta, dimana ada salah satu peserta mengaku berasal dari provinsi Sumatera Barat, dapat kami sampaikan ke publik hal-hal sebagai berikut:
1 Pemerintah provinsi Sumatera Barat sangat mendukung apapun bentuk kegiatan yang kreatif dan positif sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam hal PPI tahun 2020 yang baru dilaksanakan kemaren malam (06 Maret 2020), Pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam hal apapun tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tak langsung, ataupun mengutus perwakilannya ke ajang PPI tersebut.
3. Penyelenggaraan PPI tahun 2020 dilakukan sepenuhnya oleh sebuah Yayasan dengan melakukan proses rekruitmen tersendiri melalui beberapa kampus di Indonesia.
4. Bagaimana proses penetapan peserta bisa mewakili provinsi Sumatera Barat, kami pemerintah provinsi Sumbar tidak mengetahuinya sama sekali, karena tidak dilibatkan, dilaporkan dan atau diberitahu oleh Yayasan dimaksud.
5. Pemerintah provinsi Sumatera Barat tidak pernah memberikan rekomendasi ataupun izin kepada seseorang ataupun lembaga untuk mewakili provinsi Sumatera Barat dalam ajang PPI tahun 2020.
6. Kita harapkan kedepan, siapapun yang hendak memakai nama Provinsi Sumatera Barat dalam even dan ajang apapun, haruslah meminta izin atau rekomendasi resmi kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat.
Demikian kami sampaikan, semoga dapat kita maklumi.
Tks
Padang, 07 Maret 2020
BIRO HUMAS SETDA PROV SUMBAR
(covesia.com)