Sudah Terbukti Koq! Dianggap Lebih Berhasil dari Anies-Jokowi, Begini Solusi Ahok Atasi Banjir
Sunday 16 February 2020
Edit
Darirakyat.com - Survei Indo Barometer menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta yang paling berhasil menangani banjir dibandingkan dengan Joko Widodo ataupun Anies Baswedan.
Berdasarkan Survei Indo Barometer, Ahok dinilai sebagai pemimpin daerah paling berhasil mengatasi banjir Jakarta. Joko Widodo (Jokowi) dan Anies Baswedan bertengger di peringkat kedua dan ketiga.
"Gubernur Jakarta yang dianggap paling berhasil adalah Basuki Tjahaja Purnama sebesar 42 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Ksatria Arya Wira Room, Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden pada 9-15 Januari 2020. Adapun teknik pengumpulan data berupa wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dengan margin of error sebesar 2,83 persen.
Berikut ini hasil survei Indo Barometer soal permasalahan Jakarta:
Gubernur Jakarta paling berhasil mengatasi masalah banjir:
1. Basuki Tjahaja Purnama (42%)
2. Joko Widodo (25%)
3. Anies Baswedan (4,1%).
Berikut ini ragam aksi Ahok dalam mengatasi banjir Jakarta:
Kerahkan Pompa Air
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sekuat tenaga berusaha membebaskan Jakarta dari banjir.
Ahok mengandalkan penggunaan pompa-pompa penyedot. Menurut Ahok, pompa-pompa penyedot air itu digunakan agar menyalurkan genangan ke tempat yang semestinya. Bisa ke got, sungai, waduk, atau kanal. Contohnya, pompa dipasang di daerah cekung, seperti Kemang, Jakarta Selatan. Di daerah seperti itu, air tak bisa enyah, kecuali dipompa.
"Kami mau tidak mau mesti lokalisir, pasang pompa," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis, 21 April 2016.
Terjunkan PPSU
Para petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menjadi salah satu pasukan andalan Ahok untuk mengatasi banjir. Kinerja PPSU yang baik juga memudahkan surutnya genangan.
Bangun Tanggul
Sedangkan solusi untuk mengatasi air laut pasang dan banjir rob adalah membangun tanggul di pesisir Jakarta Utara. Bila tanggul sudah sempurna dibangun, pengaruh air laut pasang ke daratan bisa diminimalkan. "Makanya kita sedang menyiapkan tanggul yang tinggi," kata Ahok.
Pasang Bronjong
Ahok pernah memerintahkan untuk memasang bronjong antara rumah warga dan sungai. Selama ini tembok warga berbatasan langsung dengan sungai bak sebuah tanggul.
Langkah itu diambil setelah banjir hebat melanda akibat tembok rumah warga di tepi Sungai Krukut jebol dan membuat kawasan Kemang, Jakarta Selatan, terendam.
"Semua kali nggak boleh jebol. Ini jebolnya dari rumah orang, ada lima rumah. Kita paksa tutup rumah itu. Kita datang, ambil. Mesti tutup supaya airnya nggak lewat. Terus kita juga kirim alat berat," kata Ahok saat menghadiri Silaturahim Ikatan Keluarga Masyarakat Belitong di Ruang Rimbawan II Manggala Wanabhakti Kementerian LHK, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu, 28 Agustus 2016.
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sekuat tenaga berusaha membebaskan Jakarta dari banjir.
Ahok mengandalkan penggunaan pompa-pompa penyedot. Menurut Ahok, pompa-pompa penyedot air itu digunakan agar menyalurkan genangan ke tempat yang semestinya. Bisa ke got, sungai, waduk, atau kanal. Contohnya, pompa dipasang di daerah cekung, seperti Kemang, Jakarta Selatan. Di daerah seperti itu, air tak bisa enyah, kecuali dipompa.
"Kami mau tidak mau mesti lokalisir, pasang pompa," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis, 21 April 2016.
Terjunkan PPSU
Para petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menjadi salah satu pasukan andalan Ahok untuk mengatasi banjir. Kinerja PPSU yang baik juga memudahkan surutnya genangan.
Bangun Tanggul
Sedangkan solusi untuk mengatasi air laut pasang dan banjir rob adalah membangun tanggul di pesisir Jakarta Utara. Bila tanggul sudah sempurna dibangun, pengaruh air laut pasang ke daratan bisa diminimalkan. "Makanya kita sedang menyiapkan tanggul yang tinggi," kata Ahok.
Pasang Bronjong
Ahok pernah memerintahkan untuk memasang bronjong antara rumah warga dan sungai. Selama ini tembok warga berbatasan langsung dengan sungai bak sebuah tanggul.
Langkah itu diambil setelah banjir hebat melanda akibat tembok rumah warga di tepi Sungai Krukut jebol dan membuat kawasan Kemang, Jakarta Selatan, terendam.
"Semua kali nggak boleh jebol. Ini jebolnya dari rumah orang, ada lima rumah. Kita paksa tutup rumah itu. Kita datang, ambil. Mesti tutup supaya airnya nggak lewat. Terus kita juga kirim alat berat," kata Ahok saat menghadiri Silaturahim Ikatan Keluarga Masyarakat Belitong di Ruang Rimbawan II Manggala Wanabhakti Kementerian LHK, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu, 28 Agustus 2016.
Bangun Waduk
Ahok memaparkan strategi untuk menanggulangi banjir di Ibu Kota. Salah satunya menambah jumlah waduk.
"Kita yang baru membuat banyak embung atau waduk, kita sedang beli tanah, kita tambah lagi 39. Kita sudah selesaikan 50 waduk, termasuk Pluit, dan kita tambah 39 lagi untuk menurunkan banjir," ujar Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Jumlah waduk yang dicanangkan tersebut tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Salah satu proyek pembangunan waduk terletak di Marunda, Jakarta Utara. Sumber dana sendiri disebut Ahok berasal dari pengembang, pemprov, dan pemerintah pusat.
Penyebab Kelapa Gading Banjir
Kelapa Gading, Jakarta Utara, menjadi kawasan yang belum bebas dari banjir.
"Nah kalau Kelapa Gading, MOI (Mall of Indonesia) bagaimana? Ya pasti banjir dong, pengembangnya kacau begitu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2016.
Ahok menjelaskan pihaknya telah berusaha meminta pertanggungjawaban dari pihak pengembang Kelapa Gading. Namun kini pihak pengembangnya sudah menjadi banyak.
Dia menjelaskan dulu rencananya air yang ada di Kelapa Gadung bakal dibuang ke Waduk Plumpang. Namun seiring waktu berjalan, rencana itu tak terealisasi. "Plumpang diduduki orang. (Padahal) Pertamina dulu kan sempat begini (punya konsep), dulu ada Plumpang minyak (terminal BBM), di sekelilingnya dibikin danau raksasa, kayak kanal, oleh Pertamina untuk melindungi dari kebakaran," kata Ahok.
Ahok menjelaskan air dari kawasan Kelapa Gading rencananya akan dibuang ke Plumpang, tanpa perlu pihak pengembang Kelapa Gading membikin waduk sendiri. "Jadi orang Kelapa Gading berpikir, kita enggak perlu bikin kanal ini, numpang saja ini," kata Ahok.
Karena mengalirkan air ke Plumpang sudah tak bisa, air dari Kelapa Gading kemudian berusaha dialirkan ke Waduk Sunter. Namun ini juga tak bisa lagi dilakukan. Akibatnya, kawasan Kelapa Gading itu acapkali tergenang.
"Numpang ke Sunter, Sunter nggak sanggup, Sunter tenggelam. Nah sekarang kan relatif Sunter nggak tenggelam lagi, kenapa? Karena bikin tembok. Kelapa Gading nggak boleh buang. Tapi Kelapa Gading depan MOI selalu tetap tergenang, pasti," kata Ahok.
Ahok memaparkan strategi untuk menanggulangi banjir di Ibu Kota. Salah satunya menambah jumlah waduk.
"Kita yang baru membuat banyak embung atau waduk, kita sedang beli tanah, kita tambah lagi 39. Kita sudah selesaikan 50 waduk, termasuk Pluit, dan kita tambah 39 lagi untuk menurunkan banjir," ujar Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Jumlah waduk yang dicanangkan tersebut tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Salah satu proyek pembangunan waduk terletak di Marunda, Jakarta Utara. Sumber dana sendiri disebut Ahok berasal dari pengembang, pemprov, dan pemerintah pusat.
Penyebab Kelapa Gading Banjir
Kelapa Gading, Jakarta Utara, menjadi kawasan yang belum bebas dari banjir.
"Nah kalau Kelapa Gading, MOI (Mall of Indonesia) bagaimana? Ya pasti banjir dong, pengembangnya kacau begitu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2016.
Ahok menjelaskan pihaknya telah berusaha meminta pertanggungjawaban dari pihak pengembang Kelapa Gading. Namun kini pihak pengembangnya sudah menjadi banyak.
Dia menjelaskan dulu rencananya air yang ada di Kelapa Gadung bakal dibuang ke Waduk Plumpang. Namun seiring waktu berjalan, rencana itu tak terealisasi. "Plumpang diduduki orang. (Padahal) Pertamina dulu kan sempat begini (punya konsep), dulu ada Plumpang minyak (terminal BBM), di sekelilingnya dibikin danau raksasa, kayak kanal, oleh Pertamina untuk melindungi dari kebakaran," kata Ahok.
Ahok menjelaskan air dari kawasan Kelapa Gading rencananya akan dibuang ke Plumpang, tanpa perlu pihak pengembang Kelapa Gading membikin waduk sendiri. "Jadi orang Kelapa Gading berpikir, kita enggak perlu bikin kanal ini, numpang saja ini," kata Ahok.
Karena mengalirkan air ke Plumpang sudah tak bisa, air dari Kelapa Gading kemudian berusaha dialirkan ke Waduk Sunter. Namun ini juga tak bisa lagi dilakukan. Akibatnya, kawasan Kelapa Gading itu acapkali tergenang.
"Numpang ke Sunter, Sunter nggak sanggup, Sunter tenggelam. Nah sekarang kan relatif Sunter nggak tenggelam lagi, kenapa? Karena bikin tembok. Kelapa Gading nggak boleh buang. Tapi Kelapa Gading depan MOI selalu tetap tergenang, pasti," kata Ahok.
Bersihkan Sampah Kabel
Ahok sudah mengetahui penyebab munculnya genangan di sejumlah jalan yang sebelumnya sudah bebas dari banjir di Jakarta. Kulit kabel, menurutnya, lagi-lagi menjadi penyebab.
Setelah diselidiki, sumbatan-sumbatan di jalan di Jakarta, salah satunya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, disebabkan oleh adanya kabel listrik. Kabel listrik menghambat saluran air di gorong-gorong.
Ahok menginstruksikan jajarannya bisa menyelesaikan persoalan ini dan menggandeng kepolisian.
Normalisasi Sungai
Solusi untuk membebaskan Jakarta dari banjir juga berupa normalisasi Daerah Aliran Sungai. Permukiman-permukiman di bantaran sungai harus digusur agar lebar sungai bisa kembali seperti sediakala. Soalnya, sungai-sungai Jakarta kini sudah menyempit.
Normalisasi 13 sungai dicanangkan. Jakarta berganti kepemimpinan. Pada era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok, normalisasi sungai dipercepat.
Berdasarkan catatan detikcom, percepatan normalisasi sungai terucap pada hari ke-38 Gubernur Jokowi, pada 23 November 2012. Keputusan itu dia utarakan usai bertemu warga bantaran Kali Pesanggarahan yang sering kebanjiran.
Eksekusi normalisasi sungai dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo usai Jakarta dilanda banjir besar. Kegiatan tersebut mulai dikerjakan pada Desember 2012. Banjir besar pada Januari 2013 menuntut normalisasi dikebut.
Tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam normalisasi adalah pembebasan lahan. Selebihnya, proyek normalisasi menjadi urusan pemerintah pusat. Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Djoko Kirmanto, optimistis Jokowi-Ahok bisa membereskan pembebasan lahan supaya sungai-sungai di Jakarta bisa dinormalisasi, termasuk normalisasi Sungai Ciliwung, yang saat itu dihuni 250 ribu orang.
Ahok menyampaikan target normalisasi sungai. Saat itu, normalisasi ditargetkan kelar pada 2014 demi menghalau banjir. "Itu jalan terus. Kita harapkan Agustus 2014 sudah selesai," kata Ahok usai rapat dengan Kadis Perumahan dan PU tentang program 2013 di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, 5 Maret 2013.
Sungai Ciliwung yang legendaris itu menjadi yang paling disorot karena menjadi biang kerok banjir. Panjang Sungai Ciliwung yang harus dinormalisasi adalah 33,5 km. Dari Desember 2012 hingga 2018, normalisasi Ciliwung baru 16 km saja. Masih ada sisa 17,5 km yang harus dinormalisasi. (detik.com)
Ahok sudah mengetahui penyebab munculnya genangan di sejumlah jalan yang sebelumnya sudah bebas dari banjir di Jakarta. Kulit kabel, menurutnya, lagi-lagi menjadi penyebab.
Setelah diselidiki, sumbatan-sumbatan di jalan di Jakarta, salah satunya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, disebabkan oleh adanya kabel listrik. Kabel listrik menghambat saluran air di gorong-gorong.
Ahok menginstruksikan jajarannya bisa menyelesaikan persoalan ini dan menggandeng kepolisian.
Normalisasi Sungai
Solusi untuk membebaskan Jakarta dari banjir juga berupa normalisasi Daerah Aliran Sungai. Permukiman-permukiman di bantaran sungai harus digusur agar lebar sungai bisa kembali seperti sediakala. Soalnya, sungai-sungai Jakarta kini sudah menyempit.
Normalisasi 13 sungai dicanangkan. Jakarta berganti kepemimpinan. Pada era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok, normalisasi sungai dipercepat.
Berdasarkan catatan detikcom, percepatan normalisasi sungai terucap pada hari ke-38 Gubernur Jokowi, pada 23 November 2012. Keputusan itu dia utarakan usai bertemu warga bantaran Kali Pesanggarahan yang sering kebanjiran.
Eksekusi normalisasi sungai dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo usai Jakarta dilanda banjir besar. Kegiatan tersebut mulai dikerjakan pada Desember 2012. Banjir besar pada Januari 2013 menuntut normalisasi dikebut.
Tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam normalisasi adalah pembebasan lahan. Selebihnya, proyek normalisasi menjadi urusan pemerintah pusat. Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Djoko Kirmanto, optimistis Jokowi-Ahok bisa membereskan pembebasan lahan supaya sungai-sungai di Jakarta bisa dinormalisasi, termasuk normalisasi Sungai Ciliwung, yang saat itu dihuni 250 ribu orang.
Ahok menyampaikan target normalisasi sungai. Saat itu, normalisasi ditargetkan kelar pada 2014 demi menghalau banjir. "Itu jalan terus. Kita harapkan Agustus 2014 sudah selesai," kata Ahok usai rapat dengan Kadis Perumahan dan PU tentang program 2013 di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, 5 Maret 2013.
Sungai Ciliwung yang legendaris itu menjadi yang paling disorot karena menjadi biang kerok banjir. Panjang Sungai Ciliwung yang harus dinormalisasi adalah 33,5 km. Dari Desember 2012 hingga 2018, normalisasi Ciliwung baru 16 km saja. Masih ada sisa 17,5 km yang harus dinormalisasi. (detik.com)