MANTAP...!! APBD Cuma Rp 6,3 Triliun, Kabupaten Badung Jauh Ungguli Jakarta soal Kebahagiaan Warga

APBD Cuma Rp 6,3 Triliun, Kabupaten Badung Jauh Ungguli Jakarta soal Kebahagiaan Warga - JPNN.com
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat berkunjung ke Kabupaten Badung, Bali.
Darirakyat.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku kagum dengan pengelolaan kebijakan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung, Bali. Menurut dia, dalam beberapa aspek, kabupaten berpenduduk 468.346 jiwa tersebut bahkan sudah mengungguli Jakarta.

Kesimpulan tersebut diambil Gembong setelah melakukan kunjungan kerja lintas komisi ke Kabupaten Badung pada 30 Januari hingga 1 Februari 2020. Pada kesempatan itu dia menyaksikan langsung dan mempelajari berbagai kesuksesan Kabupaten Badung.

"Kabupaten Badung sudah mampu menghapus pajak bumi dan bangunan untuk seluruh segmen non-komersial, memiliki PAD Rp 5,3 T (84% dari APBD) sementara Kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran," ujar Gembong, Sabtu (1/2).

Dalam hal pembangunan manusia, Badung juga lebih baik dari Jakarta yang dipimpin seorang pakar pendidikan. Gembong mengatakan, IPM Badung sudah mencapai 80,57 sedangkan Jakarta di 80,46. Sedangkan Indeks Kebahagiaan Badung berada di angka 76,14, sementara Jakarta hanya 71,33.

Selain itu, lanjut Gembong lagi, dengan karakteristik keberagaman etnis-suku bangsa yang hampir sama dengan DKI Jakarta, Badung memiliki tingkat kerukunan masyarakat dan beragama sangat tinggi, yaitu 80,24. Sementara DKI Jakarta hanya di angka 71,3.

"Padahal kita ketahui bersama, APBD DKI Jakarta Rp 87,9 triliun, sementara Kabupaten Badung hanya Rp 6,3 triliun," tambah dia.

Fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis. Karena dibandingkan dengan pemerintahan setingkat kabupaten saja tidak bisa mengimbangi apalagi melampauinya.

"Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai acuannya. Sementara DKI Jakarta hampir tidak memiliki masterplan pembangunan di era gubernur saat ini," beber Gembong.

Karena itu Gembong menyarankan Pemprov DKI untuk mulai mengutamakan program-program yang berpihak dan menyentuh langsung masyarakat prasejahtera. Contohnya, program bedah rumah.

Menurut dia, program tersebut akan menghapus rumah tidak layak huni di Jakarta. "Program ini dapat disandingkan dengan program community development sehingga lebih nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta," tutup anak buah Megawati Soekarnoputri tersebut. (jpnn.com)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel