Di Depan Jokowi, Bahlil Lapor Ada Gubernur Merasa Presiden
Thursday 20 February 2020
Edit
Darirakyat.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya gubernur yang merasa seperti presiden karena tidak mau melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Melalui Inpres tersebut, Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Bahlil mengatakan, untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
"Harapan kita adalah dengan Inpres tersebut, Bapak Presiden, dan Bapak Mendagri juga kami laporkan, terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota. Namun perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan ini," katanya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Hal itu disampaikan oleh Bahlil saat menyampaikan laporan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 hari ini. Rakornas dibuka secara resmi oleh Jokowi.
Rakornas yang diselenggarakan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pusat hingga daerah, baik pengambilan keputusan dalam kebijakan, pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan investasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," tambahnya.
Dalam kesempatan sebelumnya Bahlil menjelaskan ada gubernur di Kalimantan yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan ke DPMPTSP.
"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, 'Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh,'" jelasnya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Ada Gubernur Berlagak Bak Presiden, Pengamat: Raja-raja Kecil
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahaladia menyinggung ada gubernur di Kalimantan yang sulit diajak koordinasi soal investasi. Bahkan dia menilai gubernur tersebut merasa seperti presiden.
Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio selama ini memang banyak pimpinan daerah merasa dirinya bagaikan raja-raja kecil. Menurut Agus alasannya adalah karena mereka merasa dipilih oleh rakyat.
"Setelah reformasi memang banyak pimpinan daerah, Bupati, Walkot, Gubernur, yang merasa jadi raja-raja kecil. Karena alasannya mereka merasa dipilih oleh rakyat," kata Agus kepada detikcom, Rabu (19/2/2020).
Agus mengatakan hal ini telah terjadi selama berpuluh tahun sejak reformasi dan adanya aturan mengenai otonomi daerah. Bahkan, Agus menyebut banyak pimpinan daerah yang tidak mau diperintah pusat.
"Itu yang terjadi sejak reformasi dan adanya otonomi daerah. Daerah nggak mau diperintah pusat, nganggapnya saya dipilih rakyat, Presiden ngapain? Berpuluh tahun begitu," ungkap Agus.
Bahlil sendiri menyinggung pimpinan daerah di Kalimantan, namun Agus menyebut kasus macam ini terjadi di banyak daerah di Indonesia.
"Lho seluruh Indonesia kasusnya, bukan Kalimantan saja, mungkin dia (Bahlil) lagi ke Kalimantan saja ketemunya. Masalah ini di seluruh Indonesia ada udah puluhan tahun," sebut Agus.
Sebelumnya, Bahlil bercerita mengenai Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Melalui inpres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM.
Bahlil mengatakan, untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Namun dirinya menjelaskan ada gubernur yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan tersebut.
"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, 'Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh," jelas Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat. (finance.detik.com)