Atas Nama HAM, Haris Azhar Harap Jokowi Tak Serta Merta Tolak WNI Eks ISIS Pulang
Friday 7 February 2020
Edit
Darirakyat.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tak serta merta menolak para WNI eks ISIS pulang ke Tanah Air. Pemerintah diminta mengecek satu persatu motivasi para WNI tersebut kembali ke Indonesia.
"Kalau rencana memulangkannya dalam arti para WNI tersebut bukan dari program pemerintah alias mereka memang mau pulang, insaf, jadi korban tipu daya, maka harus dicek satu persatu dan ini memang tugas negara," kata Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar saat dihubungi, Rabu (5/2/2020).
Haris mengatakan tak ada salahnya memberi kesempatan para WNI eks ISIS, yang benar-benar jera, untuk pulang. Yang salah, jika pemerintah membiarkan mereka kembali tanpa pengawasan khusus.
"Yang salah kalau mereka sekadar balik, lalu negara tidak lakukan hal yang tepat, bisa disusupi oleh orang atau WNI yang memang mau membawa ideologi (radikal, red) tersebut. Makanya negara harus tangani mereka, urus dan pahami betul masalah masing-masing," ujar Haris.
Haris memahami ada sentimen negatif publik terhadap WNI eks kombatan ISIS di Suriah. Namun menurut dia, pemerintah harus mengambil langkah yang strategis.
"Tidak bisa kita sekadar mainkan sentimen tersebut, lalu menyatakan bahwa mereka tidak boleh balik ke Indonesia. Terus mereka, misalnya sudah kabur dari ISIS, negara mana yang disuruh tangani mereka? Kita di sini suka anti orang asing, pengungsi, tapi kita juga 'ekspor' orang yang kita anggap bermasalah ke negara lain," ucap Haris.
Jika Indonesia menolak begitu saja para WNI eks ISIS, Haris khawatir masyarakat dunia akan mempertanyakan peran pemerintah dalam menghadapi masalah ini. Haris berpendapat pemerintah, melalui intelijennya, mampu memilah mana WNI eks ISIS yang benar-benar menyesali perbuatannya dan yang tidak.
"Pemerintah kan sudah dapat banyak bantuan dan kerjasama Counter Violence Ekstremisme, jadi akan ditagih perannya, apalagi terhadap warganya sendiri. Pemerintah tidak boleh takut. Makanya, peran intelijen dan kemampuan mengurai dari pemerintah harus digunakan. Ini dalam HAM disebut sebagai tanggung jawab negara. Masyarakat awam kan nggak punya wewenang dan kelengkapan jalankan tugas intelijen dan penanganan pemulihan," ujar Haris.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tak setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Namun, kata Jokowi, hal itu masih perlu dibahas dalam rapat terbatas.
"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lo ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang 'tidak'. Tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus-minusnya, semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2). (detik.com)