PDIP Minta Anies Tak Cuci Tangan soal Colosseum, Jangan Salahkan Anak Buah
Tuesday 17 December 2019
Edit
Darirakyat.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono meminta Gubernur DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak cuci tangan dalam polemik pencabutan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum.
Hal ini diungkapkannya saat merespons pencopotan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali setelah kasus tersebut.
"Ya ndak bisa cuci tangan dong. Wong yang tandatangan siapa, yang kena siapa," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).
Menurut dia, orang yang menandatangani sertifikat tersebut harusnya turut bertanggungjawab dengan isi sertifikat. Dalam hal ini, tandatangan Anies terlihat ada di sertifikat yang diberikan kepada Colosseum.
"Ya jadi ndak bisa toh menyalahkan anak buah. Kan keputusan akhir di tangan Gubernur," jelas dia.
Terkait hal ini, Gembong kembali mempertanyakan kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang lalai dalam melakukan pengawasan. Menurut dia, harusnya Anies bisa memberikan fungsi pengawasan kepada TGUPP yang sudah ditunjuk.
"Lha terus fungsi TGUPP-nya dimana? Seharusnya pak gubernur itu minta masukan dari TGUPP dong sebelum kejadian seperti ini," tegas dia.
Tagar #4niesCuciTangan pun menjadi trending topic kedua di Twitter Indonesia. Hingga Selasa (17/12) pukul 14.14 WIB, tagar itu sudah mencapai 13.400 kicauan.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir mengonfirmasi bahwa posisi Plt Kepala Dinas Pariwisata Alberto Ali digantikan oleh Asisten Gubernur Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati. Hal ini disebutnya terkait penghargaan Adikarya Wisata ke Colosseum.
Dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, terdapat tanda tangan Anies dalam piagam penghargaan itu. Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyebut tanda tangan Anies di sertifikat itu bukan tanda tangan basah.
"Jadi tandatangan gubernur yang cetak bukan yang basah atas nama pemprov DKI. Jadi proses semuanya ini ada di Dinas Parbud," dalihnya.(cnnindonesia.com)