Anies Salahkan Sistem E-budgeting Ahok, Gerindra: Lah Kan Ada TGUPP, Gunakan Dong...
Thursday 31 October 2019
Edit
 |
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto.
|
 |
Anggota Komisi A dan anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).
|
Sebab, ia menyalahkan sistem yang digunakan pada periode pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, sebagai pemimpin, Anies memang harus bertanggung jawab.
"Kurang bijak, kita ingin katakan kalau ada kesalahan itu tanggung jawab pimpinan. Kalau memang ada kurang baik di masa lampau, kita harus perbaiki," ujar Inggrad di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (31/10/2019).
Saat ditanya terkait inovasi Anies untuk memperbaiki sistem elektonik APBD, Inggard mendukung hal tersebut. Dia pun menyinggung kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP).
Menurut dia, seharusnya Anies memanfaatkan TGUPP untuk memperbaiki sistem ini sebelum rancangan anggaran DKI menjadi heboh.
"Lah kan ada TGUPP, gunakan dong TGUPP. TGUPP singkatan apa? Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Kan gitu. Itu orang ahli semua, kalau tidak ahli tidak diletakkan di sana," kata dia.
"Harusnya dari awal waktu mereka melihat (anggaran) ini sudah tidak pas, ya tanya sama mereka. Bikin sistem yang bagus. Kita pasti dukung kalau bagus," kata dia.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kejanggalan sejumlah anggaran di Pemprov DKI Jakarta disebabkan adanya kesalahan dalam sistem digital atau sistem elektronik APBD Pemprov DKI.
Menurut Anies, kesalahan sistem elektronik APBD Pemrov DKI Jakarta ini sudah berlangsung sejak lama.
Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia," ucap Anies.
Anies pun berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan berjanji akan rampung pada 2020.
Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu. "
Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemrov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucapnya. (kompas.com)