Simak,,!! 7 Masalah Anies-Sandi dengan Pihak Lain Akibat Kebijakannya, Nomor 3 Bikin Ngakak
Sunday, 14 January 2018
Edit
Darirakyat.com, Jakarta - Anies-Sandi baru memimpin Jakarta selama 3 bulan. Selama
itu pula masalah demi masalah terjadi dengan berbagai pihak.
Inilah
daftarnya :
1. Anies-Sandi vs Ketua DPRD
Masalah
Anies-Sandi dengan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi terjadi di masa awal
jabatan.
Penyebabnya
Pras, sapaan akrab Prasetyo enggan membuat rapat paripurna menyusul pelantikan
Anies-Sandi di Istana Presiden.
Anies-Sandi
kelihatan lebih memilih diam dalam urusan ini.
Tapi
partai pengusung Anies-Sandi, Gerindra lebih banyak menekan Pras untuk membuat
rapat paripurna.
Wakil
Ketua DPRD DKI. M Taufik sampai mengadakan jumpa pers membahas kegaduhan ini.
Sedangkan
anggota fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman sampai melaporkan Pras Badan
Kehormatan Dewan.
Masalah
ini berakhir setelah Pras sepakat mengadakan rapat yang oleh anggota dewan
sepakat dianggap sebagai rapat paripurna.
2. Anies-Sandi vs Ongen Sangadji
Ketua
Fraksi Hanura DPRD DKI, Ongen Sangadji menjadi marah terkait penarikan Raperda
pulau reklamasi.
Ongen
menilai Anies-Sandi bersikap 'selonong boy' terkait penarikan Raperda tersebut.
Anies-Sandi
dinilai Ongen bekerja tak sesuai aturan. Sebab semestinya penarikan Raperda
yang sedang dibahas dilakukan lewat rapat paripurna dewan.
3.
Anies-Sandi vs Polres Bogor
Masalah
ini terjadi ketika Anies-Sandi mengikuti acara tea walk Korpri Pemprov DKI pada
Sabtu (21/10/2017).
Usai
acara, rombongan Anies-Sandi menerobos one way yang sebenarnya sedang
diberlakukan dari bogor ke arah puncak.
Tapi
rombongan gubernur tetap menerobos arus one way dan membuat lalu lintas kacau.
Padahal
sebelumnya Anies, seperti dilansir kompas.com, sempat menyebut keterlambatannya
tiba di lokasi acara lantaran kemacetan parah di kawasan Puncak.
Bahkan
Anies membandingkan antara kondisi lalu lintas di Jakarta dan kawasan Puncak
saat akhir pekan.
"Mohon
maaf saya datangnya terlambat, karena PNS Jakarta setahun sekali ada kegiatan
outting di sana (Puncak). Saya pulang lebih awal, tapi tetap saja traffic di
Puncak kalau akhir pekan mengalahkan Jakarta," ucap Anies seperti dilansir
Kompas.com
Menanggapi
hal tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor menampik terjadinya kemacetan di
Jalur Puncak.
Kasat
Lantas Polres Bogor Ajun Komisaris Hasby Ristama menjelaskan, justru Anies
turun dari arah Puncak menuju Bogor saat polisi sedang menerapkan sistem satu
arah (one way) ke arah Puncak.
Dengan
demikian, otomatis kendaraan yang diprioritaskan adalah yang melaju dari arah
Jakarta menuju Puncak.
"Justru,
Pak Anies meminta kami membuka jalur pada saat oneway. Padahal kami sudah minta
beliau agar melintas jalur alternatif, tapi tidak mau," kata Hasby, saat
dikonfirmasi.
Hasby
menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak berkoordinasi dengan
kepolisian setempat guna mengatur rekayasa lalu lintas.
Hal
itu mengingat kondisi lalu lintas di Jalur Puncak setiap akhir pekan sangat
padat.
"Bila
berkoordinasi, kami pun bisa memberikan gambaran situasi Jalur Puncak.
Seharusnya penyelenggara (Pemprov Jakarta) juga memaksimalkan kendaraan bus
bila ingin pergi rombongan sehingga tidak membeludaknya kendaraan di
Puncak," ujar Hasby.
Masalah
ini sempat viral di media sosial dan Anies-Sandi dibully habis-habisan.
4. Anies-Sandi vs Kemendagri
'Perseteruan'
ini terjadi ketika Kemendagri mengoreksi Tim Gubernur untuk Percepatan
Pembangunan (TGUPP) yang akan dibiayai oleh APBD
Dalam
evaluasinya, Kemendagri menyarankan agar anggaran untuk gaji TGUPP sebesar Rp
28 miliar untuk 73 orang itu menggunakan biaya penunjang operasional.
Seperti
dilansir Kompas.com, hal ini membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
bertanya-tanya. Sebab, TGUPP sudah ada sejak zaman Joko Widodo menjadi gubernur
Jakarta.
"Jadi,
yang menarik begini, dari dulu selalu anggaran untuk TGUPP. Kenapa di periode
gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot,
anggaran untuk TGUPP boleh, tuh. Kok, mendadak sekarang jadi enggak boleh? Ada
apa?" ujar Anies di Lapangan IRTI Monas, Jumat (22/12/2017).
Anies
mengatakan, konsistensi Kemendagri akan menjadi perhatian masyarakat. Apa yang
dilakukan Kemendagri akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melihat
konsistensi kementerian tersebut.
"Jadi
bagi kami sesuatu yang akan kami pelajari dan silakan rakyat menilai
konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI. Kenapa ketika tiga gubernur
sebelumnya diizinkan jalan ketika gubernur yang keempat melakukan hal yang sama
mendadak badannya dibatalkan," ujar Anies.
Pelaksana
Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syafrudin kemudian
menjelaskannya secara gamblang.
Syafrudin
menyampaikan, hal yang membedakan zaman Anies dan pemerintahan sebelumnya yakni
anggaran TGUPP yang baru muncul pada APBD 2018.
Di
era Jokowi, Ahok, Djarot, anggota TGUPP dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang
datang dari kalangan PNS dan dari kalangan profesional.
Syafrudin
mengatakan, pada pemerintahan sebelumnya, gaji untuk TGUPP dari kalangan PNS
berasal dari tunjangan kerja daerah (TKD) mereka.
Sementara
itu, anggota TGUPP yang berasal dari kalangan profesional menerima honor dari
biaya penunjang operasional atau dana operasional kepala daerah.
Hal
itu sudah diklarifikasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, tidak ada
pos anggaran khusus untuk TGUPP pada pemerintahan sebelumnya.
"Prinsipnya
TGUPP ini waktu itu belum ada di APBD. Jadi ini baru muncul," ujar
Syafrudin.
Makanya
Kemendagri memberi solusi agar TGUPP tetap ada dan bisa mendapatkan gaji, yaitu
dengan biaya penunjang operasional (BPO) kepala daerah.
Atas
evaluasi ini, Anies tetap merasa Pemprov DKI memiliki otoritas terkait
anggarannya
Anies
menganggap Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas APBD DKI 2018 hanya rekomendasi.
"Sebetulnya
untuk otoritas ada di kami, otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya
rekomendasi, jadi bisa tidak dijalankan," ujar Anies.
Masalah
ini rampung setelah pos anggaran APBD untuk TGUPP dipindah dari Biro
Administrasi Setda ke Bappeda DKI yang dinilai memiliki fungsi serupa dengan
TGUPP.
5. Anies-Sandi vs Menteri Agraria/Kepala BPN
Masalah
Anies-Sandi dengan BPN terjadi setelah Anies mengirim surat permohonan agar BPN
mencabut HGB pulau D dan tak mengeluarkan HGB pulau C dan G.
Tapi
BPN menolah mentah-mentah surat permohonan tersebut dan Anies serta Pemprov DKI
kini sedang mempelajari surat penolakan tersebut.
Pakar
Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, seperti dilansi kompas.com, mendukung
pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Sofyan Djalil yang menolak mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB)
reklamasi Pulau C, D, dan G seperti permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.
"Jawaban
dari Kepala BPN itu sudah betul dan sesuai prosedur karena itu HGB kan keluar
karena sudah ada persetujuan dari pemilik hak pengelolaan lahan (HPL) yang mana
atas nama Pemprov DKI," kata Yusril dalam Program Perspektif Indonesia
SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2017).
Yusril
menyampaikan keheranannya kepada Pemprov DKI Jakarta yang tiba-tiba ingin BPN
membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal HGB itu tidak mungkin
keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL.
"Jadi
enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena
semata-mata dengan alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang
bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan
undang-undang atau peraturan yang sudah ada," ujar Yusril.
Yusril
mengatakan, apabila BPN membatalkan sertifikat pulau reklamasi tersebut,
pengembang yang terlibat dalam perjanjian reklamasi bisa menuntut dan menang di
pengadilan.
"Berdasarkan
pengalaman saya, BPN itu selalu kalah di pengadilan kalau membatalkan secara
sewenang-wenang soal sertifikat itu. Bukan hanya BPN, Pemprov DKI juga bisa
dituntut karena akan dianggap wanprestasi," ujar Yusril.
6. Anies-Sandi vs Polda Metro Jaya
Anies-Sandi
menerapkan kebijakan kontroversial dengan menutup separuh jalan jatibaru raya
di kawasan Tanahabang, Jakarta Pusat.
Separuh
jalan itu kemudian dijadikan tempat PKL berjualan di trotoar dan jalannya.
Arus
lalu lintas pun dirombak sehingga terjadi kemacetan di titik-titik lain kawasan
Tanah Abang.
Direktur
Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Halim Pagara yang kemudian
mengkritik kebijakan tersebut.
Bahkan
Halim berbicara ke media soal ketidaksetujuannya dan meminta evaluasi. Tapi
Halim mengaku tetap mendukung kebijakan gubernur, hanya perlu evaluasi.
Di
berbagai media, Halim juga menjelaskan memakai jalan untuk PKL melanggar aturan
yang ada.
Halim
lebih setuju PKL dikembalikan ke blok G, atau diberi lokasi relokasi lain.
Kebijakan
ini pun mendapat cukup banyak perlawanan warganet. Bahkan sampai ada petisi
yang sudah ditandatangani puluhan ribu orang dan masih terus bertambah.
7. Anies-Sandi vs Nur Afni Sajim
Ini
merupakan kasus saling sindir antara Wagub Sandiaga Uno dan anggota DPRD DKI
Komisi B, Nur Afni Sajim.
Afni
menyerang program Ok Oce dalam sebuah rapat pembahasan di DPRD, Selasa
(9/1/2018).
Afni
menyebut pelatihan Ok Oce hanya cuap cuap dan tak menyukai program tesebut.
Ternyata
2 hari setelah Afni meledek program Ok Oce, Sandiaga Uno mendapati fakta bahwa
Afni ternyata jadi salah satu peserta program distribusi Ok Oce bernama Pap and
Mom store.
Sandi
mengetahui itu saat Direktur PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin memaparkan program
itu di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (11/1/2018).
Seperti
dilansir Kompas.com, saat Arief membacakan daftar calon mitra yang akan bekerja
sama dalam program tersebut, Sandiaga melihat sesuatu yang janggal dan meminta
Arief berhenti.
Sandiaga
melihat ada nama Nur Afni yang akan menjadi calon mitra PD Pasar Jaya. Dalam presentasi
itu tertulis Nur Afni merupakan warga yang beralamat di Kapuk Pulo, Jakarta
Barat.
Sandiaga
penasaran apakah Nur Afni yang dimaksud merupakan Nur Afni Sajim, anggota DPRD
DKI Jakarta Komisi B yang menyebut OK OCE adalah program pelatihan cuap-cuap.
"Ini
Bu Nur Afni yang (anggota fraksi) Demokrat itu, Pak?" tanya Sandiaga
kepada Arief.
"Iya,
Pak. Dia punya koperasi," ujar Arief.
"Dibantu
ya, Pak. Supaya ini enggak cuap-cuap, he-he-he," ujar Sandiaga sambil
tertawa.
Sumber: wartakota.tribunnews.com