Djarot Temukan Anggaran Siluman Rp 1,8 Triliun, Begini Reaksi Tak Terduga DPRD Jakarta

Darirakyat.com - Jelang lengser, Gubernur DKI JakartaDjarot Saiful Hidayat kembali berulah dan membuat emosi anggota DPRD.

Djarot bakal melepas jabatannya pada 15 atau 16 Oktober mendatang.

Djarot menuding ada permainan anggaran antara dewan dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp 1,8 triliun, di APBD Perubahan 2017.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus mengaku heran dengan kelakuan Djarot menjelang lengser.

Menurut Bestari, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat senang selalu kambing hitamkan DPRD, kala ada temuan anggaran 'siluman' pada dokumen perencanaan tahunan.

"Ini ada lagi terkait temuan kegiatan pengadaan lahan Rp 1,8 triliun pada anggaran perubahan 2017," kata Bestari ketika dihubungi wartawan, Kamis (21/9/2017).

"DPRD terus dia (Djarot) tuduh. Kan barang itu masuk dalam pembahasan bersama," ujar Bestari.

Dia menjelaskan, setiap program dibahas bersama dengan pimpinan di tingkat pemprov, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Banggar, Komisi, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Makanya pihak yang patut dipertanyakan mengenai adanya anggaran yang tidak diinput dalam e-budgeting tersebut, adalah SKPD (Dinas SDA).

"Kenapa bisa lolos dan sampai ke meja Dewan? Ini pertanyaan. Ini gubernur mau lengser cari panggung aja," ucap Barus ketus.

Bestari meminta Djarot lebih dulu menyelidiki internal pemprov dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum 'bernyanyi' dan menuding Dewan tanpa dasar jelas.

"Enggak usah bikin sensasi, slow saja. Ribet amat ini orang," cetus Bestari.

Lebih baik, kata Bestari, Djarot lebih rutin memperhatikan bagaimana gerak SKPD-nya, dan jangan kemudian mengatakan seakan-akan DPRD ada pembicaraan segala macam.

"Yang liar anak buahnya, bukan kami," sambung Bestari.

Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria mengungkapkan hal serupa.

Dia mengaku heran dengan omongan Djarot bahwa ada penambahan anggaran pada Dinas SDA, untuk pengadaan alat berat dan tanah. Sebab, saat pembahasan di tingkat Komisi D sudah dihapus.

"Buktikan saja dan buka. Ini eksekutif yang bisa masukkan," jelas Iman.

Sementara, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyarankan Djarot dan DPRD DKI duduk bersama, dan membentuk tim independen untuk menyelidik siapa oknum yang memasukkan anggaran itu.

"Lebih elegan begitu karena bisa meminimalisir kegaduhan. Djarot jangan cari panggung aja. Perlu ada tim independent," tutur Uchok.

Menurutnya, pembahasan anggaran sejatinya dilakukan secara bersama dengan TAPD, SKPD, dan Banggar DPRD DKI. Makanya jadi aneh setelah KUAPPAS di MoU muncul mata anggaran baru.

"Ini jelas, ada oknum TAPD yang main. Yang bisa input kan eksekutif," terang Uchok.

Djarot sebelumnya mengklaim menemukan anggaran siluman sebesar Rp 1,8 triliun, di sela pembahasan RAPBD-P 2017 dengan Dewan.

Duit tersebut berada di pos belanja Dinas SDA DKI untuk keperluan pengadaan lahan, dan tak dicantumkan pada e-budgeting sebelumnya.

"Saya tegasin, tidak boleh lagi ada proyek-proyek liar yang masuk ke situ. APBD Perubahan ini harus benar-benar kami pelototi, kami harus teliti," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Selasa (19/9/2017).

Kini sesumbar Djarot dan pihaknya sudah mengunci kegiatan pengadaan lahan tersebut, setelah sebelumnya masuk dengan anggaran yang lebih kecil atau berkurang Rp 200 miliar.(medan.tribunnews.com)

Share this post