Lagi, Acara ILC Akan Ngomporin Soal “UU Pemilu: DPR Terbelah, Rakyat Bingung”

Darirakyat.com -- Kalau DPR terbelah seperti kapal yang pecah di lautan tidak bertuan, ya terserah, itu urusan mereka. Tapi kalau isu yang dimunculkan berupa pernyataan bahwa rakyat bingung soal Undang-Undang Pemilu, maka pertanyaan saya dimana bingungnya? Bingung soal Presidential Threshold yang minimal 20 persen itu? Sini saya ajarin.

Presidential Threshold adalah ambang batas pencalonan presiden untuk Pilpres. Ambang batas ini yang menjadi syarat untuk mengajukan calon Presiden pada Pilpres 2019. Jadi kalau jumlah yang coblos Gerindra hanya 1 persen, maka Prabowo Subianto tidak bisa diajukan jadi calon Presiden Republik Indonesia, minimal harus 20%.

Jadi sudah jelas kan? Tidak ada lagi yang perlu dibingungkan seperti pernyataan bombastisnya Karni Ilyas dengan acara andalannya itu, ILC.

Dear Pencinta ILC: Diskusi ILC Selasa pkl 19.30 Wib berjudul, "UU Pemilu: DPR Terbelah, Rakyat Bingung". Selamat menyaksikan.

— Karni ilyas (@karniilyas) July 24, 2017

Lihat saja status Twitternya Karni Ilyas itu. Ya beginilah tipikal TV milik Aburilizal Bakrie yang bisanya hanya ngompor-ngomporin untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah. TV tidak mendidik, memicu perdebatan sehingga membuat kegaduhan. Para narasumbernya yang diundang itu-itu melulu, Yusril Ihza Mahendra and the gang, gerombolan pembangkang pemerintah.

Topik-topik yang diangkat juga tidak mendidik dan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mayarakat yang menontonnya. Tema yang diangkat seputaran Jokowi dan Ahok, kalau bukan Jokowi, maka Ahok, kalau bukan Ahok, maka Jokowi. Begitu Ahok dipenjara, sasaran tembakmereka kini Jokowi.

Yang jelas, acara ini merupakan ancaman bagi pemerintah. Secara tidak langsung, negara dirugikan dengan adanya acara seperti ILC ini. Selain itu, fitrah acara tersebut juga sudah tidak sesuai lagi dengan judul acara. Judulnya ILC, yaitu Indonesia Lawyer Club, yang artinya membahas secara khusus seputaran dunia pengacara Indonesia.

Tapi coba simak isi acara itu, bertolak-belakang dan lebih cenderung bermain dalam ranah politik praktis dengan tujuan untuk mendiskreditkan pemerintah dan menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tak ubahnya sinetron percintaan yang penuh dengan intrik dan konflik.

Risiko kerugian negara akibat acara yang tidak bermutu ini sangat besar, salah satunya yaitu potensi hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi serta rentan terhadap keberlangsungan program-program yang digagas oleh pemerintah.

Akibat yang ditimbulkan pun sangat fatal, yaitu menggiring masyarakat agar tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menganalisa dengan baik kondisi politik regional dalam negeri akibat racun doktrin yang diterbarkan oleh para narasumber gerombolan pembangkang pemerintah.

Bagi para gerombolan pembangkang tersebut, semakin digoreng, semakin nikmat untuk menggiring masyarakat ke arah ketidakpastian. Artinya akurasi dan tingkat kerusakan sel-sel kewarasan juga akan semakin tidak terukur.

Perbedaan acara ILC ini dan acara-acara lainnya, contohnya seperti Mata Najwa yaitu terletak pada kewarasan topik yang dibahas. Sama-sama bahas tetang politik, namun ILC lebih vulgar dalam mebombastis tema acara.

Ini tugas KPI untuk memfilter acara-acara yang tidak mendidik masyarakat. Pihak Kepolisan juga tidak perlu mengirim narasumber dari Polri untuk menghadiri acar tersebut. Karena saya melihat selalu hadir dari Divisi Humas Polri. Ini sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Polri.

KPI harusnya proaktif dengan perencanaan pengelolaan risiko berupa protap atau prosedur untuk menghadapi dampak dan akibat dari penayangan acara-acara televisi yang tidak mendidik yang menyerang pemerintah sehingga timbulnya kegaduhan-kegaduhan dalam masyarakat.

Serangkaian isu dan topik yangmereka desain selama ini dalam acara ILC tersebut tidak ada satupun topik yang mendukung pemerintah. Semuanya bertentangan dan berlawanan demi rating serta politisasi Aburizal Bakrie terhadap pemerintah.

Acara ILC ini tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Oleh karena itu, penertiban oleh KPI harus dilakukan sejak dini oleh KPI sebagai Komisi Penyiaran sebelum bencana yang sesungguhnya terjadi, bukan pada saat dan setelah bencana menimpa.

Melalui artikel ini, saya sarankan kepada para pembaca untuk tidak menonton acara ILC nanti malam karena sama sekali tidak memberikan manfat yang signifikan dalam upaya mecerdaskan bangsa, kecuali konflik yang ditimbulkan.

Ini bukan ajakan boikot memboikot seperti yang sering dilakukan oleh para bani boikot dari tetangga sebelah. Akan tetapi saya ingin tahu dengan tidak dtontonnya acara ILC, apakah ratingnya tetap tinggi atau ambruk tidak berdaya.

Dengan demikian Aburizal Bakrie dan TvOne akan berpikir seribu kali untuk bikin acara yang menyerang pemerintah dengan cara licik yang dibungkus dengan halus. (seword.com)

Share this post