Karena Hal Ini Pengamat Minta Anies Tak Jumawa Soal Dukungan Tujuh Fraksi yang Tolak Interpelasi
Sunday 29 August 2021
Edit
Darirakyat.com - Sebanyak tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menyatakan tak akan ikut menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula E.
Meski demikian nasib interpelasi terhadap Anies tak ditentukan oleh ke tujuh fraksi tersebut. Terlebih penolakan interpelasi oleh fraksi di DPRD sebagai dinamika politik biasa di lembaga legislatif.
Demikian ditegaskan Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto. Menurutnya, sebelum sikap fraksi tersebut disampaikan di forum-forum resmi dewan, peluang untuk mengubah haluan masih sangat mungkin terjadi.
"Meskipun saat ini 7 Fraksi di DPRD DKI mengaku menolak untuk ikut mengajukan hak interpelasi Formula E, namun sikap itu masih sangat mungkin berubah," kata Sugiyanto dalam keterangan tertulisnya Minggu, (29/8/2021).
Pasalnya, dikatakan dia, untuk keputusan politik penting yang terjadi di Ibu Kota, lazimnya akan diputuskan oleh masing-masing Dewan Pimpinan Partai (DPP) Parpol. Mengingat, Jakarta adalah barometer perpolitikan di Tanah Air.
"Ya, fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta boleh saja menolak interpelasi Formula E. Tapi, kalau nanti DPP sudah turun, mereka tidak akan bisa menolak keputusan partai," ujar pria yang akrab disapa SGY itu.
Menurut SGY, yang terpenting saat ini adalah syarat untuk menggulirkan hak interpelasi Formula E sudah terpenuhi, yakni telah diajukan oleh 33 anggota dewan dari 2 Fraksi PDIP dan PSI.
"Selanjutnya, untuk dibawa ke paripurna yang mensyaratkan harus dihadiri 50 persen+1 anggota dewan, saya kira itu karena belum terbangun komunikasi politik di kalangan petinggi partai. Nanti fraksi kan pasti ikut partai," tutur eks Presedium Relawan Anies-Sandi itu pada Pilkada Jakarta 2017 lalu.
Lebih jauh, SGY lantas menyinggung suasana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum (ketum) dan sekjen parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/8/2021), yang sangat bersahabat, penuh kekompakan dan semangat gotong royong.
"Nah, politik di kita itu selalu yang menjadi acuan dalam mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan diputuskan oleh tingkat DPP, bukan DPD atau DPW apalagi Fraksi," ucap SGY.
Karena itu, dia menyebut, selama dinamika pembahasan topik-topik di DKI belum dibahas secara lebih teknis di tingkat DPP, khusunya persoalan interpelasi Formula E, belum bisa dianggap sebagai keputusan yang final.
"Jadi, keputusan 7 Fraksi menolak interpelasi Formula E masih sangat dinamis, dan PDIP sebagai Fraksi terbesar di DPRD DKI Jakarta tidak akan mau kehilangan muka bila sampai usulan interpelasinya kandas," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, bila menghitung peta koalisi Parpol nasional, interpelasi Formula E bisa dengan mudah terjadi. Sebab, kata SGY, partai pendukung Jokowi jauh lebih banyak jumlahnya.
"Dari 10 Partai yang ada di parlemen, hanya PKS dan Patai Demokrat (PD) saja yang tidak tergabung dalam partai koalisi nasional," terang SGY.
"Makanya, Anies jangan buru-buru jumawa dulu. Karena ini (pengguliran interpelasi) masih sangat awal, kita tidak tahu ini akan berakhir seperti apa,” katanya.
Sebagaimana diketahui, usulan interpelasi Anies yang digagas PDIP dan PSI mendapat penolakan dari 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta. Sebab, interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terkait Formula E itu dinilai tidak ada manfaatnya untuk warga Ibu Kota.
Ketujuh fraksi tersebut adalah, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP. (netralnews.com)