Kisruh Kudeta Partai Hingga Bersurat Kepada Jokowi, Politisi PPP 'Semprot' AHY
Darirakyat.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyoroti soal kisruh Partai Demokrat.
Arsul Sani menilai, sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, sikap pimpinan Partai Demokrat tidak bijak dengan menyerat nama baik Jokowi di ruang publik.
Terlebih meminta klarifikasi Presiden Jokowi melalui surat yang dikirimkan ke Istana berkenaan dengan konflik yang terjadi antara Partai Demokrat dan Moeldoko.
"Dibawa-bawanya Presiden Jokowi secara terbuka dan dinyatakan diruang publik terkait dengan persoalan internal Partai Demokrat dan Pak Moeldoko adalah langkah kurang bijak dari jajaran Partai Demokrat. Apalagi kalai itu baru kecurigaan saja karena terkait dengan salah seorang pembantu Presiden," kata Arsul Sani kepada Pikiran-Rakyat.com saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 2 Januari 2021.
Arsul Sani mengatakan, sejauh ini, Jokowi telah menegaskan kalau dirinya bukan ketua umum partai dan bahkan akan selesai pada tahun 2024 mendatang.
"Keinginannya hanya satu agar kondusifitas politik terjaga sehingga program-program pemerintahannya dapat terselesaikan," katanya.
Lebih jauh, Arsul Sani berpandangan, pada dasarnya sejak era reformasi partai politik menampung banyak kader dengan motif politik yang berbeda-beda.
"Maka persoalan internal partai itu sejatinya terkait dua hal," katanya.
Pertama, persoalan dasar parpol manapun termasuk Partai Demokrat dan juga PPP adalah sama, yakni persoalan soliditas.
Artinya setiap muncul kepermukaan masalah yang terkait dengan parpol itu buah dari problem soliditas yang ada di dalam internalnya.
Kedua, yang tidak kalah penting kayandia, siapapun yang jadi Presiden, termasuk zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka Presiden akan menghindari campur tangan. Itu karena tentu tidak ingin meninggalkan catatan sejarah yang kurang baik bagi kepemimpinannya.
"Atas dasar dua hal diatas, maka saya melihat bhw membawa-membawa Pak Jokowi dalam persoalan Partai Demokrat yang menjadi gak bijak apalagi diutarakan secara terbuka dengan menyatakan mengirim surat untuk meminta klarifikasi," ungkap Arsul Sani.
"Dari sisi etika politik buat saya rasanya kurang mengena. Kalau pun ada yang ingin diketahui terkait sikap Presiden maka lebih baik menggunakan saluran-saluran tertutup," tutur dia.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersurat ke Presiden Jokowi tentang adanya pejabat tinggi di Istana yang ingin mengambil alih kepemimpinan di partainya.
AHY belum menyebutkan secara terang-terangan siapa pejabat negara yang dimaksud. Namun Kepala Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menegaskan kalau pejabat yang dimaksud adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (wartaekonomi.co.id)