KAMI Dukung Buruh Mogok Kerja Nasional, Sungguh Terlalu!
 |
Darirakyat.com - Setelah deklarasi kesana kemari tanpa mau memikirkan bila saat ini semua negara termasuk Indonesia sedang berjuang melawan pandemi Covid-19, hingga harus mematuhi protokol kesehatan yang diantaranya tidak berkumpul dan menjaga jarak, kini malah ikut mendukung rencana buruh yang berencana mengadakan mogok nasional.
Jelas ini berpotensi pada banyak hal yang berdampak negatif, diantaranya berkurangnya tingkat kepercayaan investor asing kepada Indonesia, sehingga sangat mungkin akan semakin banyak yang memindahkan perusahaannya ke provinsi lainnya.
Semisal dari Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, pindah ke Provinsi Jawa Tengah. Bahkan sangat mungkin menghentikan produksinya, lalu pindah ke Vietnam, Laos, dan Kamboja. Dengan demikian akan berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar, yang itu artinya jumlah pengangguran meningkat, daya beli menurun, dan perekonomian daerah pun menurun.
Bisa juga rencana investasi yang sudah dirancang akan dibatalkan, karena pihak investor khawatir hal yang tidak disukai, seperti halnya mogok, dan keseringan demo yang mengganggu aktifitas produksi, yang berdampak pada pendapatan perusahaan. Lalu berdampak pula pada PHK, yang tentu akan merugikan pihak buruh sendiri.
"Lalu bagaimana Gatot bersama KAMI bisa menyelamatkan Indonesia, bila caranya seperti ini? Sejak awal deklarasi tidak pernah ada secuil pun konsep bagaimana caranya menyelamatkan Indonesia, yang ada justru teriak-teriak isu PKI yang sudah basi."
Ini yang namanya jauh panggang dari api. Karena alih-alih menyelamatkan, yang ada justru gaduh. Tak heranlah bila dimana-mana mendapat penolakan dan jadi bahan perundungan. Sungguh omong kosong bila semua ini hanya gerakan moral, karena nyatanya semua sangat politis kan....
Gatot: KAMI Dukung Rencana Buruh Mogok Kerja Nasional
Sebelumnya diberitakan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo mendukung para buruh mengambil Mogok nasional diwacanakan oleh Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK), Senin lalu.
Gatot menyatakan aksi mogok tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.
"Mencermati bahwa Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut," kata Gatot dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (2/10).
Gatot juga meminta agar jejaring KAMI di seluruh Indonesia dan semua gerakan masyarakat sipil berkolaborasi bersama kelompok buruh yang menolak RUU Cipta Kerja. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.
"KAMI berpendapat pula bahwa menyelamatkan Indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Ciptaker tersebut," kata dia.
Gatot menegaskan bahwa KAMI sejak awal telah menolak RUU Cipta Kerja yang kini tengah digodok di DPR.
RUU tersebut, kata dia, bisa menghilangkan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan merusak lingkungan.
"Dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh," kata Gatot.
Tak hanya itu, Gatot menyinggung hasil kajian Komnas HAM yang menyebut RUU Cipta Kerja memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, RUU tersebut membutuhkan 516 peraturan pelaksana yang berdampak kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.
"RUU ini juga tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing," kata Gatot.
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI Roy Jinto menyatakan, aksi mogok nasional akan dilakukan pada 6-8 Oktober 2020. Salah satu tuntutan para buruh adalah mencabut RUU Cipta Kerja yang kini tengah dibahas di DPR.
Roy menilai nasib kaum buruh akan semakin susah apabila RUU Cipta Kerja disahkan pada sidang Paripurna DPR pada 8 Oktober 2020 mendatang.
(Wahyu Sutono fb dan cnnindonesia.com)