Mau Jadi Calon Presiden? Ruhut Sitompul Membandingkan Gatot Nurmantyo dengan Anies Baswedan
Darirakyat.com - Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul pesimistis ada partai politik yang bakal mengusung Gatot Nurmantyo di Pilpres 2024 mendatang.
Hal ini dikatakan Ruhut menanggapi pendapat analis politik yang menilai mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo melontarkan sejumlah pernyataan sebagai salah satu cara menaikkan popularitas sebagai modal menghadapi Pilpres 2024.
Ruhut lantas membandingkan peluang Gatot Nurmantyo dengan Anies Baswedan.
"Mau menaikkan posisi dia sebagai calon presiden? Partai mana yang mau dukung? Jangankan Gatot, Anies saja saja saya rasa mikir buat calon presiden. Anies Baswedan yang surveinya di atas, Gatot aku enggak pernah lihat. Anies masih masuk lima besar," ucap Ruhut saat berbincang dengan jpnn.com,
Kamis (24/9). Selain itu, Ruhut juga memohon supaya siapa pun yang ingin maju di Pilpres 2024, supaya menaati aturan perundang-undangan. Dia mengingatkan, capres-cawapres itu hanya bisa diusung oleh partai politik.
"Jadi aku mohon. Bukan hanya Gatot, siapa pun yang mau calon presiden. Hei, yang bisa dukung (mengusung, red) calon presiden hanya partai politik. Itu undang-undang," tegas Ruhut Sitompul.
Karena itu, dia berharap kepada Gatot Nurmantyo atau siapa saja yang ingin maju jadi capres harus Mengikuti aturan yang ada.
Sebab, ormas tidak bisa mengusung pasangan calon di Pilpres.
"Jadi sudahlah, ormas itu tidak bisa mendukung (mengusung, red) siapa pun maju calon presiden. Kita bicara undang-undang. Kita negara hukum apalagi dia tentara, jadikan hukum itu panglima," ucap mantan anggota Komisi III DPR ini.
Dia juga mengatakan bahwa sejak reformasi 1998 tidak ada lagi pihak yang mengedepankan kekuasaan.
Namun, Ruhut melihat hal sebaliknya dari veteran kelahiran Tegal, Jawa Tengah tersebut.
"Sejak reformasi, kita tidak pernah lagi mengedepankan kekuasaan. Dia seperti mau menunjukkan kekuasaan, nostalgia waktu Pangab (Panglima TNI, red). Sekarang yang kita kedepankan hukum, Indonesia sebagai negara hukum," pungkasnya.(jpnn.com)