Wamendes Sebut Data DKI Paling Ngawur, M Taufik Geram! Bela Anies Begini

Eks Napi Korupsi, M Taufik Klaim Raih 20.000 Suara

Darirakyat.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Taufik menantang Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi berdebat soal pembagian bansos di Ibu Kota. Semua berawal ketika Budi Arief menyebut data DKI Jakarta paling ngawur.

Dalam siaran di Facebook Migrant Care, Wamendes Budi Arie berbicara soal bantuan sosial dari pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Budi Arie mengajak masyarakat turut memantau program ini.

"Soal bantuan sosial atau program jaring pengaman sosial pemerintah. Kita mengharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga, memantau, melaporkan jika ada kejanggalan-kejanggalan karena dengan dunia sosial media yang luar biasa ini, semua kejadian yang aneh-aneh itu cepat terekam, cepat terpublikasikan," kata Budi Arie seperti dilihat Rabu (13/5/2020).

Budi Arie berbicara soal kepala desa di Sumatera Selatan yang ditangkap karena menyelewengkan Dana Desa. Dia mendukung upaya masyarakat untuk memviralkan kejadian ini agar jadi efek jera.

Budi Arie lalu menyoroti pimpinan DPRD di Jawa Timur yang masuk list penerima bansos. Dia menyebut hal itu lucu.

Inti dari permasalahan ini, kata Budi Arie, adalah data. Sembari menyinggung Provinsi DKI Jakarta, dia ingin data ini diperbaiki.

"Jadi begini, ini juga sekaligus isu terakhir paling penting dari peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah bahwa persoalan data harus kita perbaiki bersama-sama. Ini konsolidasi data kita tentang DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ini harus kita evaluasi, harus kita revisi karena itu sejak tahun 2011 tidak pernah diupdate, karena itu banyak data data ngawur," ucap dia.

"Yang paling ngawur itu provinsinya Mas Wahyu Susilo itu provinsi DKI Jakarta, provinsi asalnya Mas Wahyu karena Mas Wahyu asli Jakarta dia. Itu memang datanya kacau sekali. Kita berharap dengan peristiwa ini kita konsolidasi data kembali," ucap Wamendes.

M Taufik mengaku sangat menyayangkan pernyataan Budi Arie yang menyebut Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling kacau dalam hal DTKS untuk penerima bansos. Bagi M Taufik, Budi Arie berbicara ngawur.

"Saya sangat menyesalkan pernyataan Arie Budi Setiadi tersebut. Menurut saya, yang jutru ngawur dan kacau adalah Wamendes PDTT Arie Budi Setiadi yang bicara tanpa fakta dan tendensius bicara bernuansa politis hanya untuk mendiskreditkan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai pejabat publik, apalagi levelnya wakil menteri, Arie Budi Setiadi tidak boleh asal ngomong," ucap M Taufik dalam keterangan tertulis.

M Taufik mengaku tak hanya sedang membela Gubernur Anies Baswedan terkait pernyataan Budi Arie. Dia siap adu argumen soal data bansos DKI.

"Bukan sekadar ingin membela Gubernur Anies Baswedan, saya siap berdebat dengan Arie Budi Setiadi tentang data bansos DKI Jakarta. Perlu saya tegaskan bahwa data di Pemprov DKI Jakarta jumlah penerima bansos sudah terverifikasi, yaitu 1,2 kepala keluarga (KK) atau 3,7 orang atau individu. Itu adalah data resmi Pemprov DKI Jakarta," kata M Taufik.

"Pada kesempatan ini saya minta kepada individu-individu di pemerintah pusat tidak membuat gaduh suasana yang dapat mengganggu upaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, terutama warga DKI Jakarta yang secara ekonomi membutuhkan bantuan sosial. Pemerintah pusat sendiri secara institusional sudah sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bersama-sama untuk memberikan bantuan sosial kepada warga Jakarta," imbuh dia. (detik.com)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel