Ini Daftar Persiapan Anggaran Sejumlah Daerah Hadapi Corona: DKI 183 M, Jateng Rp 1,4 T

Darirakyat.com - Wabah virus Corona (COVID-19) telah mewabah ke sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa pemerintah daerah pun menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan Corona ini. Berikut jumlah anggaran Corona di tiap daerah.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (24/3) lalu, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diminta wajib melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19. Baik terkait dengan isu-isu kesehatan maupun yang terkait dengan isu-isu ekonomi.

Jokowi meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Oleh karena itu, sejumlah pemerintah daerah pun mulai menyusun ulang anggarannya. Ada anggaran khusus untuk menangani wabah Corona ini.

Pada Kamis (2/4/2020), detikcom merangkum dana Corona yang dianggarkan sejumlah daerah. Berikut ini daftarnya:

Pemprov DKI Jakarta: Rp 183 M dari APBD Rp 87,95 T

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan biaya tidak terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk penanganan virus Corona. Ada Rp 183 miliar dari BTT yang dikucurkan untuk penanganan tersebut.

"Sesuai evaluasi Kemendagri, BTT dari APBD DKI 2020 itu sebesar Rp 188 miliar. Informasi dari BPKD, anggaran BTT ini telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 5 miliar bulan lalu, dan sebesar Rp 130 miliar untuk penanganan COVID-19 melalui Dinas Kesehatan. Sisanya masih ada Rp 53 miliar yang bisa digunakan (penanganan Corona) kewilayahan," ucap Mujiyono kepada wartawan, Senin (23/3/2020).

Mujiyono mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah. Saefullah, disebut Mujiyono, telah setuju pemakaian Rp 183 tersebut.

"Terkait dengan permintaan banyak masyarakat melalui kelurahan-kelurahan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayahnya, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda dan diputuskan bisa dipenuhi support anggaran untuk kegiatan tersebut dengan memanfaatkan BTT," kata politikus Partai Demokrat itu.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Provinsi bersama dengan DPRD DKI Jakarta menyepakati Raperda APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 87,95 triliun.

Pemprov Jabar: Rp 500 M dari APBD Rp 46,09 T

Pemprov Jabar akan kembali melakukan refocusing dan relokasi anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk percepatan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Dana itu, selain untuk menanggulangi isu kesehatan, juga untuk mengatasi isu ekonomi yang muncul akibat wabah.

Hal itu dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi melalui konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (24/3/20).

"Kita siapkan dana sampai Rp 500 miliar. Dana itu sedang kita diskusikan dengan DPRD untuk dicari sumber-sumbernya, arahan presiden dana itu diambil dari anggaran yang tidak diprioritaskan, dimayoritaskan untuk anggaran kesehatan," kata pria yang akrab disapa Emil itu.

Menurut dia, kemungkinan dana ratusan miliar itu akan didapatkan salah satunya dari alokasi perjalanan dinas.

"Sesuai arahan presiden, agar daerah segera melakukan analisa, untuk melakukan pergeseran mana yang dilakukan untuk menguatkan dana kedaruratan. Antara lain dari dana perjalanan dinas untuk dipangkas dan digeser, lalu anggaran lain yang tidak prioritas," tutur Emil.

Sementara itu, berdasarkan data dari laman jabarprov.go.id, APBD Jabar tahun anggaran 2020 sebesar Rp 46,09 triliun.

Pemprov Jateng: Rp 1,4 T dari APBD Rp 28,3 T

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan Rp 1,4 triliun untuk anggaran Pandemic Respon virus Corona (COVID-19). Gubernur Ganjar Pranowo menarget DPRD bisa menyetujuinya pekan ini.

"Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar, Minggu (29/3/2020).

Ia menjelaskan, beberapa skenario penanganan telah disiapkan. Dana tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi. Jaring pengaman itu sifatnya ada yang berupa langsung dikonsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin, ada juga yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja.

"Kita sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada di Jawa Tengah terus kita minta untuk membicarakan secara detail dan kita sudah punya rancangannya," jelasnya.

Pemprov Jateng akan menjamin biaya kesehatan 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin. Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan selama 3 bulan untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi Corona.

Seperti yang dilihat di laman Jateng.prov.go.id, APBD Jateng tahun anggaran 2020 yang disetujui senilai 28,3 triliun.


Pemprov Jatim: Rp 264 M dari APBD Rp 35 T
Pemprov Jatim telah melakukan pemetaan dampak sosial ekonomi dari Covid-19 di Jatim. Sejauh ini, Pemprov baru menyiapkan dana Rp 264 miliar untuk membantu sektor-sektor terdampak.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan dana yang saat ini telah tersedia dan ready sebesar Rp 264 miliar. Ia mengaku, dana tersebut masih kurang untuk membantu sektor yang terdampak.

"Jadi dana itu masih membutuhkan tambahan lagi agar kita dapat melakukan berbagai program yang terkait dengan social safety net, cash for work maupun intervensi terhadap pelaku UMKM yang terdampak," kata Khofifah di Grahadi, Senin (30/3/2020).

Sementara Wagub Emil Elestianto Dardak membeberkan bahwa dana Rp 264 merupakan hasil dari pemangkasan program hingga biaya kunjungan kerja DPRD Jatim.

"Jadi dana Rp 264 miliar sekian berasal dari anggaran kunker DPRD Jatim, lalu pemangkasan program yang kurang urgent, hingga acara meeting dan sosialisasi," pungkasnya.

Dilihat dari laman situs jatimprov.go.id, APBD tahun anggaran 2020 yang disahkan ialah Rp 35 triliun.

Pemkab Musi Banyuasin: Rp 500 M dari APBD Rp 4,1 T

Pemkab Musi Banyuasin (Muba) telah menyiapkan dana sekitar Rp 500 miliar. Nominal dana itu ditetapkan setelah penyisiran dana mulai dari APBD 2020 hingga 30 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza.

"Insyaallah dari penyisiran APBD akan terkumpul Rp 500 miliar atau setengah triliun untuk penanganan COVID-19 ini," kata putra Alex Noerdin ini kepada wartawan, Rabu (1/4/2020).

Untuk diketahui, seperti dilihat dari laman palembang.bpk.go.id APBD-P Tahun anggaran 2019 Pemkab Musi Bayuasin senilai Rp 4,1 triliun. (detik.com)

Share this post