Bareskrim Duga Ada Korupsi di Balik Pembelian Tanah Proyek Rumah DP Rp 0 DKI
Tuesday 10 March 2020
Edit
Darirakyat.com - Dugaan korupsi diendus Bareskrim Polri di Ibu Kota. Kasus itu meliputi pengadaan tanah yang sebagian di antaranya diperuntukkan pembangunan rumah DP Rp 0 sebagai janji Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Informasi awal muncul dari adanya surat panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri yang ditujukan pada sejumlah orang dari PD Sarana Jaya. PD Sarana Jaya merupakan BUMD DKI yang bergerak di bidang properti.
Dalam surat panggilan itu tertera dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian aset yang dilakukan PD Sarana Jaya pada tahun 2018-2020. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan.
"Benar, lidik (penyelidikan)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono kepada wartawan, Senin (9/3/2020).
Argo pun membenarkan isi dari surat panggilan itu. Namun Argo enggan membeberkan lebih jelas mengenai kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki itu.
"Hanya membenarkan penyelidikan peristiwa tersebut," imbuh Argo tanpa penjelasan lebih lanjut.
Di sisi lain saat dicek pada situs resmi PD Sarana Jaya, perusahaan itu bergerak pada bidang properti yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dalam situs itu disebutkan PD Sarana Jaya menangani pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Ibu Kota Jakarta seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan Down Payment Rp 0.
Lantas detikcom mencoba mencari konfirmasi pada kata Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Dia buka-bukaan mengenai penyelidikan itu.
"(Saya) belum bisa bicara. Tapi sebenarnya, tim kita dimintai keterangan, memang ada laporan, beberapa staf kita juga dimintai keterangan oleh Bareskrim, kita kasih data semuanya. Kita jelaskan," ucap Yoory.
Bahkan dia mengamini adanya peruntukan aset yang dibeli PD Sarana Jaya itu. Salah satunya disebut Yoory terkait rumah DP Rp 0.
"Memang sebagian kita mau adakan DP (Rp) 0 di sana, tapi ada penataan kawasan juga. Iya, (yang diperiksa) bukan hanya DP Rp 0," kata Yoory. (news.detik.com)