Gubernur Riau Ke Thailand, Walikotanya Ke Kanada, Mahasiswanya Demo Bakar Ban

Darirakyat.com - Presiden Jokowi perlu turun langsung buat meninjau dan memberi komando buat semua perangkat di sana untuk segera menuntaskan karhutla ini.

Sebelum kedatangan Presiden Jokowi di Riau, pada hari Senin kemarin, sekelompok mahasiswa menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Riau. Dilansir detik.com, mereka menuntut Gubernur Riau, Syamsuar untuk segera mengatasi kabut asap imbas karhutla. Niatnya sih baik, memperjuangkan inspirasi warga. Namun caranya sungguh salah, yakni mereka justru membakar ban bekas yang menimbulkan asap hitam. "Kami selaku masyarakat mendukung aksi demo mahasiswa menuntut agar kebakaran lahan ini segera diatasi pemerintah. Tapi ya jangan bakar ban bekas, kan kondisi kita udara dikepung asap," kata warga yang melintas di aksi demo tersebut Sumber.



Ada apa dengan para mahasiswa ini ya? Ada sesuatu yang salah dengan pola pikir mereka. Apakah mereka para mahasiswa yang sama, yang dulu mendemo Jokowi di masa sebelum Pilpres dengan membakar pocong yang mereka beri foto Jokowi? Kalau sama, berarti mereka memang suka bakar-bakaran ya. Boleh dong saya bilang, ”no wonder, wajar saja di Riau kerap terjadi karhutla, wong anak mudanya saja demennya bakar-bakaran? Ini keanehan pertama.

Yang kedua, minggu lalu, ketika asap sedang pekat-pekatnya mengurung wilayah Riau, Gubernur Riau, Syamsuar malah sempat-sempatnya pergi ke Thailand selama 2 hari, yakni pada tanggal 13 – 14 September 2019. Katanya untuk menghadiri pertemuan serikat menteri bersama Menteri perekonomian dan gubernur-gubernur di Sumatera dalam acara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Sumber. Kegiatan gubernur ini mendapat kritikan dari warga, seperti yang jadi viral di media sosial Twitter, sebuah cuitan dari akun @danielalsandro disertai dengan video kondisi kabut asap yang sungguh mengerikan.

Pak @jokowi tolong cepat tanggap masalah asap di Pekanbaru. Tolong naikan statusnya jadi bencana nasional. Gubernur Riau lg jalan2 ke thailand, klw bukan Pak Jokowi yg ambil tindakan bakal banyak korban 🙏#RiauDibakarBukanTerbakar pic.twitter.com/TBunjOTaDs

— Daniel Ale Sandro Hutabarat (@danielalsandro) September 13, 2019

“Pak @jokowi tolong cepat tanggap masalah asap di Pekanbaru. Tolong naikan statusnya jadi bencana nasional. Gubernur Riau lg jalan2 ke thailand, klw bukan Pak Jokowi yg ambil tindakan bakal banyak korban,” demikian sebagian cuitan itu.

Kemudian, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, tepat bersamaan dengan datangnya Presiden Jokowi ke Riau, malah sedang melakukan kunjungan kerja ke Kanada. Katanya sudah berangkat sejak hari Minggu (15/9), dan di sana hingga tanggal 21 September. "Masuk dalam delegasi Asian Summit dibawa Menteri ESDM, karena Pekanbaru termasuk di dalam pengembangan energi sampah menjadi power bland. (Ini) surat resminya dari Menko Maritim, ditindaklanjuti Menteri ESDM kemudian diundang pemerintah Kanada. Makanya Pak Wali kesana, undangan sudah sebulan yang lalu," kata Kepala Bagian Humas Pemko Pekanbaru, Irba Sulaiman, dilansir kumparan.com Sumber. Menurut media ini, banyak pihak yang mengecam langkah Firdaus yang memilih terbang ke Kanada, sementara kondisi Riau sedang pekat dengan asap.

Sekali lagi, patut dipertanyakan, ada apa dengan Riau? Mahasiswanya begitu, dan aparat pemerintah daerahnya sepertinya tidak berdedikasi tinggi menuntaskan karhutla. Memang ketika Presiden Jokowi datang ke sana tadi malam, jajaran pemprov sudah cukup lengkap. Gubernur, wakil gubernur, beserta para bupati dan jajaran pimpinan TNI wilayah itu turut menyambut dan kemudian mengikuti gelaran rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Namun, tetap saja, kesiapan dan kesigapan mereka sebagai bagian dari pemerintah daerah patut dipertanyakan karena nampaknya tidak bisa menentukan skala prioritas, sehingga urusan kabut asap ini begitu lama tidak juga tuntas.

Wajar saja jika dalam rapat tadi malam, Presiden Jokowi sangat menyoroti peran pemerintah daerah Riau khususnya. Presiden mengingatkan bahwa pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena sesuai pengalaman, kebakaran di lahan gambut itu sulit diselesaikan. “Kita tahu gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah: bupati, wali kota, camat, kepala desa. Pangdam juga punya perangkat dari danrem, dandim, sampai koramil, bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari kapolres, kapolsek, sampai bhabinkamtibmas. Semuanya ada. Belum yang di BNPB. Belum kita punya di Kehutanan. Kita memiliki semuanya. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Dan itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini, yang kita hadapi ini bukan hutan tapi lahan gambut, hutan gambut… Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, ini adalah pekerjaan besar yang akan sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi kuncinya ada di pencegahan. Jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan,” ujar Presiden Jokowi.

Apa yang terjadi di Riau adalah contoh buruknya kinerja pemda setempat. Sementara itu, banyak juga warga jenis kampret termasuk yang mahasiswa, yang tahunya hanya menyalahkan presiden. Lah, buat apa di sana ada perangkat pemerintahan sebanyak itu? Ok, tulisan ini berhenti sampai di sini, sebelum menjelma jadi tulisan tentang politik. 

Demikian kura-kura….

(Ninanoor, seword.com)









Apa yang terjadi di Riau adalah contoh buruknya kinerja pemda setempat. Sementara itu, banya

Share this post