Pidato Setelah Putusan MK, Prabowo 'Ogah' Ucapkan Selamat ke Jokowi
Thursday 27 June 2019
Edit
Darirakyat.com - Prabowo Subianto tak mengucapkan selamat kepada pasangan Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah menolak seluruh permohonan yang diajukan kubu Prabowo. Artinya, MK mengukuhkan kemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Dalam pidato yang digelar di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya. "Saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung yang sudah berjuang keras," kata Prabowo pada Kamis, 27 Juni 2019.
Prabowo mengatakan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi meski dengan berat hati. Menurut dia, keputusan MK itu mengecewakan para pendukung Prabowo - Sandiaga.
Selain itu, Prabowo menuturkan akan berkonsultasi denga tim hukum untuk mencari langkah konstitusional lainnya. "Kami akan konsultasi untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah konstitusional," kata Prabowo.
Dalam sidang yang digelar sejak Kamis, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait sengketa Pilpres. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang selesai pukul hari ini, Kamis, 27 Juni 2019.
Mahkamah menilai dalil tim Prabowo - Sandiaga terkait kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tak terbukti dan tak beralasan secara hukum. "Menolak seluruh permohonan pemohon," kata Ketua Hakim MK Anawar Usman.
Kubu Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin melakukan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Badan Nasional Pemenangan Prabowo pun mendaftarkan gugatan pada medio Mei 2019.
Ada beberapa dalil TSM yang diajukan oleh kubu Prabowo. Pertama, tim kuasa hukum pemohon menuding ada penyalahgunaan anggaran oleh kubu Jokowi. Misalnya, mereka menuding kubu Jokowi sengaja menaikkan gaji dan rapel PNS.
Selain itu, BPN Prabowo pun menuding Jokowi menyalahgunakan birokrasi dengan mengerahkan pegawai BUMN. Poin ketiga, kubu Prabowo pun menuding ada pembatasan kebebasan pers, kemudian pengerahan aparat negara, dan diskriminasi perlakuan terhadap pendukung mereka.
Namun, hakim MK mematahkan semua dalil kubu Prabowo - Sandiaga. Soal ketidaknetralan aparat, misalnya, hakim melihat kubu pemohon tak bisa membuktikan adanya kecurangan tersebut. Alih-alih, hakim menolak bukti berupa link berita yang diajukan kubu Prabowo.
Selain itu, Majelis Hakim MK juga tak bisa menerima argumen penyalahgunaan birokrasi, politik uang, dan jual beli suara oleh kubu Jokowi. "Pemohon tak bisa membuktikan tuduhan tersebut," kata majelis hakim. (tempo.co)