Kontroversi IMB Reklamasi, NasDem DPRD DKI Usulkan Interpelasi
Monday 17 June 2019
Edit
Darirakyat.com - Kebijakan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pulau reklamasi Jakarta menuai kontroversi. Anggota dewan Jakarta kini mengusulkan interpelasi.
Usulan interpelasi bergulir dari Partai NasDem di DPRD DKI. Fungsi interpelasi adalah meminta penjelasan dari Anies soal penerbitan IMB itu. Soalnya, upaya meminta keterangan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tak membuahkan hasil.
"DPRD seyogyanya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata. Raperda RTR Pantura nya ditahan-tahan oleh gubernur," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus kepada detikcom, Senin (17/6/2019).
Bestari yakin banyak anggota DPRD DKI yang akan mendukung usulan interpelasi ini. Partai Hanura menyambut usulan NasDem. Bagi Fraksi Hanura, Anies seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ketimbang menerbitkan IMB.
"Kami akan mengajak ketua-ketua fraksi untuk mengajukan hak interpelasi. Kami dukung," kata kata Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji (Ongen).
Fraksi PDIP berpandangan interpelasi merupakan hak dewan. PDIP mengapresiasi pengguliran interpelasi untuk menjernihkan polemik perihal IMB ini, apalagi hingga saat ini keterangan dari pihak eksekutif Pemprov DKI dinilainya kurang representatif menjelaskan soal kontroversi itu.
"Itu hak anggota dewan, sah dan menurut saya langkah positif yang dilakukan oleh teman-teman, dan mengajukan hak interpelasi itu," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. (detik.com)